Jaksa Tolak Eksepsi 6 Aktivis Papua, Sebut Pengacara Tak Paham Sistematika Hukum

Jaksa Penuntut Umum (JPU), P Permana menolak eksepsi atau nota pembelaan yang diajukan oleh enam aktivis Papua lewat kuasa hukumnya.

Jaksa Tolak Eksepsi 6 Aktivis Papua, Sebut Pengacara Tak Paham Sistematika Hukum
Kompas.com/Cynthia Lova
Aktivis Papua jalani persidangan di PN Jakpus, Senin (20/1/2020) 

TRIBUNPAPUA.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU), P Permana menolak eksepsi atau nota pembelaan yang diajukan oleh enam aktivis Papua lewat kuasa hukumnya.

Permana menilai, kuasa hukum dari enam aktivis ini tak mengerti hukum.

Sebab eksepsi dan dalil-dalil yang diajukan itu tidak relevan.

"Penasihat hukum tidak paham mengenai sistematika hukum karena tidak mencantumkan Pasal 87 KUHP dalam surat dakwaan," ujar Permana saat persidangan, Senin (20/1/2020) malam.

Pengacara Nilai Dakwaan Aktivis Papua Mengandung Pasal Karet: Kabur dan Tidak Jelas

Menurut Permana, Pasal 87 itu merupakan ketentuan pemberian tafsir terhadap pengertian makar yang dipergunakan pada Pasal 106 dan 110 KUHP.

Hal itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dan surat edaran jaksa agung Nomor 004/JA/11/1993 jo surat JAM Pidum Nomor B-607/E/1993.

"Sehingga ketentuan pasal 87 KUHP tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan, karena sejatinya surat dakwaan adalah surat tuduhan terhadap perbuatan terdakwa disertai dengan locus dan tempusdelictinya," kata Permana.

Larang Terdakwa Pakai Koteka di Sidang, PN Jakpus: Tak Ada Niat Diskriminatif

Permana mengatakan, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum telah berdasarkan Undang-undang dan praktik peradilan.

Bahkan, ia mengklaim dakwaan yang dibacakan olehnya telah dimengerti langsung oleh terdakwa.

"Semua (dakwaan) yang dibuat sudah tersusun dengan unsur pasal yang didakwaannya," ucap Permana.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved