Alasan Pemblokiran Internet di Papua Hindari Hoaks, Jurnalis Justru Sulit Berikan Info: Merugikan

Akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 membuat jurnalis mengalami kesulitan dalam memproduksi karya jurnalistik.

Alasan Pemblokiran Internet di Papua Hindari Hoaks, Jurnalis Justru Sulit Berikan Info: Merugikan
(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA)
Koordinator Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers, Muhammad Isnur di PTUN Jakarta, Rabu (22/1/2020). 

TRIBUNPAPUA.COMAnggota Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers, Putri Kanesia, menilai perlambatan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 membuat jurnalis mengalami kesulitan dalam memproduksi karya jurnalistik.

"Perlambatan internet membuat jurnalis yang ada di Papua tidak dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik. Bukan hanya terhadap mereka yang di Papua, tetapi kepada seluruh warga yang berhak atas informasi yang benar," ujar Putri di PTUN Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Tito Karnavian Minta Pembahasan Otonomi Khusus Papua Diutamankan: Sedikit Dipercantik

Putri mengatakan, perlambatan dan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.

Menurut dia, pemerintah tidak dapat sembarangan melakukan pemadaman internet.

Terlebih, pemadaman dilakukan secara sepihak dengan alasan menghindari adanya hoaks ketika terjadi aksi massa.

"Tapi kita juga sama-sama tahu, persoalan dengan pembatasan atau perlambatan internet ini justru menimbulkan banyak kerugian yang lebih besar dari sekadar hoaks," ungkap Putri.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Nelvy Christin ituvhanya dihadiri pihak Kemenkominfo sebagai tergugat I. Sedangkan Jokowi sebagai tergugat II mangkir.

Adapun perlambatan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus 2019 di Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemerintah pun berujung gugatan.

Pemblokiran Internet di Papua Dinilai Timbulkan Banyak Kerugian: Lebih Besar dari Sekadar Hoaks

Gugatan diajukan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.

Diketahui, pemerintah melakukan perlambatan internet dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks.

Termasuk meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.

Pihak kepolisian saat itu menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah jika tak dilakukan pembatasan akses internet.

(Kompas.com/ Achmad Nasrudin Yahya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemblokiran Internet di Papua, Jurnalis Kesulitan Berikan Informasi ke Publik"

Tags
Papua
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved