Jokowi Mangkir dalam Sidang Pemblokiran Internet di Papua, SAFEnet: Masalah Ini Tak Dianggap Serius

SAFENet menilai mangkirnya Jokowi di sidang gugatan pemblokiran internet di Papua menunjukkan permasalahan tersebut masih dianggap tidak serius.

Jokowi Mangkir dalam Sidang Pemblokiran Internet di Papua, SAFEnet: Masalah Ini Tak Dianggap Serius
(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA)
Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020) siang. 

TRIBUNPAPUA.COM - Lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) menilai mangkirnya Presiden Joko Widodo dalam sidang gugatan pemblokiran internet di Papua menunjukkan permasalahan tersebut masih dianggap tidak serius.

"Mangkirnya salah satu tergugat yakni Presiden Jokowi dalam persidangan perdana tadi menunjukkan persoalan ini masih dianggap tidak serius," ujar Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto di PTUN Jakarta, Rabu (22/1/2020).

"Padahal permasalahan pemadaman internet adalah tindakan yang melanggar hukum internasional."

Presiden Jokowi Digugat Melanggar Kemerdekaan Pers karena Blokir Internet di Papua

Mangkirnya Jokowi sebagai Tergugat II tidak disertai dengan keterangan kepada majelis hakim PTUN yang dipimpin Nelvy Christian.

Sehingga, ini membuat agenda pembacaan jawaban tergugat atas gugatan yang disampaikan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers hanya digunakan untuk mendengar jawaban dari pihak Menkominfo sebagai Tergugat I.

Majelis hakim pun memutuskan memberi kesempatan kedua kepada Jokowi untuk memberikan jawaban pada sidang berikutnya, Rabu (29/1/2020).

Pemblokiran Internet di Papua Dinilai Timbulkan Banyak Kerugian: Lebih Besar dari Sekadar Hoaks

Agenda sidang pekan depan juga akan digunakan oleh pihak penggugat untuk membalas jawaban yang disampaikan oleh para tergugat.

Gugatan tersebut dilancarkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.

Diketahui, pemerintah melakukan perlambatan internet dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks.

Ini termasuk meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.

Pemblokiran Internet di Papua Digugat, Menkominfo: Ini untuk Kepentingan Negara

Pihak kepolisian saat itu menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah jika tak dilakukan pembatasan akses internet.

Adapun perlambatan internet pada 19 Agustus 2019 di Papua dan pemblokiran internet pada 21 Agustus 2019 Papua Barat.

(Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mangkir sebagai Tergugat di Sidang Blokir Internet, Jokowi Dinilai Tidak Serius

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved