Soal Orientasi Pembangunan di Pemerintahan Jokowi, YLBHI: Seharusnya Mahfud MD Beri Nasihat Presiden

Ketua YLBHI mengatakan, pejabat di sekitar Jokowi seharusnya jalankan perannya agar orientasi pembangunan yang dijalankan Jokowi tak langgar hak sipil

Soal Orientasi Pembangunan di Pemerintahan Jokowi, YLBHI: Seharusnya Mahfud MD Beri Nasihat Presiden
(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)
Ketua YLBHI Asfinawati saat memberikan materi dalam diskusi di YLBHI, Senin (10/2/2020). 

TRIBUNPAPUA.COM - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, para pejabat di sekitar Presiden Joko Widodo seharusnya menjalankan perannya agar orientasi pembangunan yang dijalankan Jokowi saat ini tidak melanggar kebebasan sipil.

"Harusnya kalau memang Jokowi orientasinya sangat pembangunan, maka orang-orang di sekitarnya itu harusnya menjalankan perannya," ujar Asfinawati di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

Salah satunya, kata Asfin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai orang yang paling mengerti tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS Tuai Polemik, Mahfud MD: Saya Curiga Ini untuk Mengalihkan Isu

Menurut dia, Mahfud MD seharusnya memberikan nasihat kepada Presiden Jokowi agar tidak mengambil risiko dan malah mendorong Indonesia menjauh dari prinsip demokrasi.

"Dia (Menko Polhukam) harusnya memberi nasihat kepada Presiden, tidak bisa Jokowi ini sedang merisikokan Indonesia kembali ke masa kita tidak punya demokrasi. Sekali demokrasi hancur, sulit sekali membangunnya," kata Asfin.

Ia mengatakan, kebebasan sipil merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak-hak lainnya sehingga jika dilanggar akan sangat mempengaruhi hak lainnya.

Mahfud MD: Tak Masuk Akal Seseorang Mengatakan Tak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Upaya pemerintah membungkam kebebasan dan hak sipil pun disebutkannya bermacam-macam.

Bahkan menurut Asfin, pembungkaman kebebasan sipil terjadi secara sistematis.

Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah.

Contohnya adalah soal penerbitan surat keputusan bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menurutnya tak memiliki definisi radikalisme yang jelas.

Jaksa Agung Sebut Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat, KontraS: Lari dari Tanggung Jawab

Termasuk, larangan mengkritik bagi ASN yang sebenarnya menyampaikan kritik adalah bagian dari kebebasan sipil.

"Menurut saya ada kebijakan yang diberikan kepada Polri untuk menghambat atau membuat kapok orang-orang yang aksi, karena setidaknya lebih dari 5 kali kesempatan aksi, semua tindakan polisi sama (kepada peserta aksi)," kata dia.

Berdasarkan data YLBHI pada 2019, tercatat 6.128 orang menjadi korban pelanggaran kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dengan rincian mahasiswa sebanyak 43 persen, pelajar 9 persen, dan jurnalis 1 persen.

(Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul YLBHI: Mahfud MD Seharusnya Berikan Nasihat ke Presiden Jokowi

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved