Soal Status Eks ISIS dari Indonesia, Mahfud MD: Jangan Pertentangkan Saya dengan Pak Moeldoko

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan mekanisme hilangnya kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD menjelaskan mekanisme hilangnya kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). 

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan mekanisme hilangnya kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal ini ia katakan terkait polemik status kewerganegaraan WNI terduga teroris pelintas batas dan eks ISIS yang ingin dipulangkan ke Tanah Air.

Mahfud mengatakan, ada beberapa penyebab seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya, antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing.

Soal Status Teroris Lintas Batas dan Eks ISIS dari Indonesia, Moeldoko: Sudah Stateless

"Menurut Undang-undang orang kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing. Itu menurut Undang-undang (Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) pasal 23 ayat 1 butir d," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan oleh presiden melalui proses hukum administrasi bukannya proses pengadilan.

"Jadi jangan mempertentangkan saya dengan Pak Moeldoko, Pak Moeldoko benar, kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis," ungkapnya.

Mahfud MD Bantah Moeldoko soal Status Eks ISIS dari Indonesia: Kita Tidak Mencabut Kewarganegaraan

"Cuma kan harus ada proses administrasinya, hukum administrasi itu diatur di Pasal 32, 33 bahwa itu nanti menteri memeriksa ya sesudah oke serahkan presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, status kewarganegaraan teroris pelintas batas dan eks anggota kelompok teror ISIS dari Indonesia sudah dianggap tak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

"Sudah dikatakan stateless," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Moeldoko mengatakan, berdasarkan kajian bersama Presiden Joko Widodo, orang-orang Indonesia yang memilih bergabung dalam organisasi teroris lintas batas dan ISIS sejak awal memang telah memiliki keluar dari Indonesia.

Istana Buka Suara soal Istilah ISIS Eks WNI yang Digunakan Jokowi

Menurut Moeldoko, pencabutan kewarganegaraan tersebut bisa dilakukan tanpa permohonan dan proses pengadilan.

"Itu sudah sangat tegas dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Ya karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless. Pembakaran paspor adalah suatu indikator," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Akan tetapi, penjelasan Moeldoko terkait pembakaran paspor tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

WNI dianggap hilang kewarganegaraan, misalnya jika bergabung dengan tentara negara asing, dinas negara asing, atau ikrar setia kepada negara asing.

Fadli Zon Bantah Klarifikasi Fadjroel Rachman soal Isu Pemulangan Eks ISIS: Jubir Baca Berita Dong

Peraturan yang mendekati penjelasan Moeldoko adalah Pasal 23 huruf i, yang berbunyi:

"bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan."

(Kompas.com/Sania Mashabi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mahfud MD: Jangan Pertentangkan Saya dengan Pak Moeldoko

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved