Staf Khusus Presiden: Kemungkinan WNI Teroris Lintas Batas Menyusup ke Indonesia

Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menyebutkan, ada kemungkinan warga negara Indonesia eks ISIS atau teroris mencoba menyusup ke Indonesia

Staf Khusus Presiden: Kemungkinan WNI Teroris Lintas Batas Menyusup ke Indonesia
(Fabian Januarius Kuwado)
Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono. 

TRIBUNPAPUA.COM - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menyebutkan, ada kemungkinan warga negara Indonesia eks ISIS atau teroris lintas batas di luar negeri mencoba untuk kembali ke Tanah Air dengan cara ilegal.

Menurut dia, hal itu bisa terjadi apabila mereka dideportasi oleh negara di mana mereka mengungsi.

Fadli Zon Yakin Penolakan Pemulangan WNI Eks ISIS Belum Final, Fadjroel Rachman Protes dan Ingatkan

"Ada kemungkinan mereka dapat dideportasi atau menyusup (ke Indonesia) lewat jalur yang minim pengawasan," kata Diaz kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Oleh karena itu, Diaz menilai pembicaraan terkait setuju atau tidak setuju pemulangan WNI yang gabung dengan ISIS atau organisasi teror lainnya seharusnya sudah tidak perlu dilanjutkan lagi.

Saat ini, lebih baik semua pihak fokus kepada persiapan internal.

"Kita harus waspada, dan harus menyiagakan aparat berwajib untuk melakukan kontrol penuh di seluruh pintu masuk negara. Blokir semua jalur masuk," ujar dia.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini sekaligus mengatakan bahwa aspek hukum dan sosial harus dipersiapkan dengan baik.

"Secara hukum, kita butuh payung hukum yang jelas mengenai deradikalisasi karena saat ini sifatnya belum diwajibkan kepada eks simpatisan," ujar Diaz.

Mahfud MD Bantah Moeldoko soal Status Eks ISIS dari Indonesia: Kita Tidak Mencabut Kewarganegaraan

"Kedua, secara sosial harus memastikan bahwa masyarakat umum siap menerima kembali Eks WNI simpatisan ISIS yang telah lulus program deradikalisasi," lanjut dia.

Pemerintah sebelumnya sudah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS atau teroris pelintas batas yang saat ini berada di sejumlah negara di timur tengah.
Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020).

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved