Peristiwa Paniai Masuk dalam Pelanggaran HAM Berat, Setara Institute: Moeldoko Tak Perlu Reaktif

Setara Institute meminta Moeldoko tidak perlu reaktif dalam menanggapi Peristiwa Paniai ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM

Peristiwa Paniai Masuk dalam Pelanggaran HAM Berat, Setara Institute: Moeldoko Tak Perlu Reaktif
(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018). 

TRIBUNPAPUA.COM - Setara Institute meminta Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko tidak perlu reaktif dalam menanggapi Peristiwa Paniai ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM.

Sebelumnya, Moeldoko membantah Peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat karena dinilai tidak memenuhi unsur sistematis.

Ketua Setara Institute Hendardi menduga sikap reaktif tersebut dikarenakan Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada saat kejadian.

Bantah Peristiwa Paniai Masuk dalam Pelanggaran HAM Berat, Moeldoko: Perlu Dilihatlah yang Benar

"Pemerintah yang diwakili Moeldoko tidak perlu reaktif. Karena, sebagai Panglima TNI saat peristiwa Paniai terjadi, bisa jadi Moeldoko adalah pihak yang perlu dimintai keterangannya," kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Selasa (18/2/2020).

"Untuk menguji validitas unsur terstruktur sebagai variabel yang harus dipenuhi dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan adanya tanggung jawab komando (command responsibility)," sambung dia.

Hendardi menilai bahwa silang pendapat antara Moeldoko dengan Komnas HAM tidak produktif.

Ia pun menyarankan Komnas HAM untuk memperdalam berkas penyelidikan.

Peristiwa Paniai Ditetapkan Komnas HAM Masuk dalam Pelanggaran HAM Berat

Sebab, proses penanganan kasus pelanggaran HAM berat kerap kali terhambat oleh kelengkapan berkas yang dinyatakan oleh Kejaksaan Agung.

"Komnas HAM sebaiknya fokus memperkuat laporan penyelidikan, yang biasanya oleh Kejaksaan Agung selalu dilemahkan," ujar Hendardi.

Dalam pandangannya, tanggapan kedua belah pihak dikategorikan sebagai pernyataan politik.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved