Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah, Mahfud MD: Itu Kan Urusan Partai

Menko Polhukam menyatakan, dinasti politik semestinya menjadi tanggung jawab partai politik untuk menghilangkannya, bukan pemerintah.

Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. 

"Partai Nasdem menempati peringkat tertas dalam presentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," kata Direktur Eksekutif Akbar Faizal saat acar rilis penelitian Nagara Institute di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Soal Tudingan Politik Dinasti, PDIP: Masa Jokowi Mau Rusak Namanya Sendiri karena Gibran dan Bobby?

"Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpalar politik dinasti," kata dia.

Menurut Akbar, seorang legislator dikatakan terpapar dinasti politik jika ia memiliki hubungan dengan pejabat publik.

Hasil pemilu legislatif 2019 menunjukkan, terjadi kenaikan politik dinasti menjadi 17,22 persen.

Pileg 2009 menghasilkan angka dinasti politik 27 kasus, sedangkan pileg 2014 menghasilkan 51 kasus dinasti politik.

"Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita," ujar Akbar. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Editor: mohamad yoenus
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved