Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice di Penanganan Paniai, Polri Tunggu Update HAM

Komnas HAM terkait indikasi obstruction of justice atau tindakan merintangi penanganan perkara Peristiwa Paniai di Papua pada 7-8 Desember 2014.

(KOMPAS.com/Devina Halim)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020). 

TRIBUNPAPUA.COMPolri menunggu laporan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) terkait indikasi obstruction of justice atau tindakan merintangi penanganan perkara Peristiwa Paniai di Papua pada 7-8 Desember 2014.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, salah satu pihak yang diduga melakukan obstruction of justice adalah Polda Papua.

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Diteror, LPSK Turun Tangan Lindungi Korban

"Nanti kita lihat laporannya seperti apa, kita tunggu laporannya seperti apa," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).

Argo pun enggan menjawab lebih lanjut ketika ditanya terkait hal tersebut.

"Suratnya seperti apa, nanti kita tunggu ya," tutur dia.

Diberitakan, Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan mengatakan, pihaknya menemukan setidaknya empat indikasi obstruction of justice dalam Peristiwa Paniai.

"Saya kira dari beberapa hasil penyelidikan Komnas HAM yang sudah pernah dilakukan yang disebut Pak Ketua sudah 12, baru kali ini Komnas HAM secara ekplisit menyebutkan dalam Peristiwa Paniai ini ada indikasi obstruction of justice," ujar Rizal saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Kronologi Detik-detik Warga Rampas Senjata TNI di Puncak Jaya Papua, Awalnya Pura-pura Bantu

Indikasi pertama adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua dihentikan.

Menurut Rizal, penyelidikan terhenti tak lama setelah adanya tim gabungan dari pusat atau Jakarta.

Apalagi, kata Rizal, tim gabungan tersebut juga tidak menghasilkan solusi dalam konteks penegakan hukum.

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved