Bandingkan Penanganan Banjir dengan Formula E, DPRD Sindir Pemprov DKI: Selalu Banyak Alasan

DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untanyana menyebut Gubernur Anies Baswedan dan jajaran Pemprov ogah-ogahan menangani banjir.

Bandingkan Penanganan Banjir dengan Formula E, DPRD Sindir Pemprov DKI: Selalu Banyak Alasan
Tribunnews/Jeprima
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan sesi wawancara khusus dengan Tribun Network di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). Pada wawancara tersebut tim Tribun membahas mengenai kinerja Anies selama 1 tahun kebelakang sekaligus kinerja kedepannya yang akan dia lakukan. 

TRIBUNPAPUA.COM - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untanyana menyebut Gubernur Anies Baswedan dan jajaran Pemprov ogah-ogahan menangani banjir.

“Menurut pengamatan kami, Pemprov DKI ogah-ogahan bekerja untuk menangani banjir," ungkapnya kepada Tribunnews melalui keterangan tertulis saat dihubungi, Selasa (25/2/2020).

Justin menilai banyak alasan yang digunakan sebagai tameng.

"Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi. Sedangkan untuk event balapan Formula E, semua SKPD digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati,” ujar Justin.

Justin Adrian Untayana, anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PSI.
Justin Adrian Untayana, anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PSI. (TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina)

Jawaban Anies Baswedan saat Ditanya Penanganan Banjir di Jakarta Kali Ini: Cuaca Ini Masih Terjadi

Justin juga menjelaskan, Anies Baswedan mewarisi anggaran yang sangat besar.

Dari tahun 2018 sampai 2020, total APBD mencapai Rp 258 triliun.

“Sayangnya, Pak Gubernur tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir," ungkapnya.

"Bahkan, karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021,” imbuh Justin.

Lebih lanjut, Justin menjelaskan, anggaran penanganan banjir pada APBD 2020 senilai Rp 2,5 triliun.

Angka tersebut masih kurang Rp 1 triliun jika dibandingkan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp 3,5 triliun.

Halaman
1234
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved