Breaking News:

Wamen Keuangan Sebut Dana Otsus Papua yang Capai Rp 126,9 Triliun Belum Optimal: Perlu Didesain Lagi

Pada 2022 mendatang masa berlaku Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan habis.

TRIBUNNEWS/HO
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan keynote speech dalam pembukaan acara Summit on Girls yang diselenggarakan Plan Indonesia di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Summit on Girls Plan Indonesia 2019 diselenggarakan di Jakarta dengan mengangkat tema Getting Equal: Let's Invest in Girls! ini mendiskusikan pentingnya investasi untuk anak dan kaum muda perempuan selain untuk membangun kesetaraan gender, juga untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. 

TRIBUNPAPUA.COM - Pada 2022 mendatang masa berlaku Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua akan habis.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana status otonomi khusus Papua pasca-tahun 2022.

Di dalam rapat tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejak dikeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah telah mengucurkan dana otonomi khusus (otsus) hingga Rp 126,9 triliun.

Namun demikian, Suahasil mengatakan penggunaan dana otsus dalam 18 tahun terakhir belum maksimal.

Sampaikan 10 Aspirasi saat Bertemu Wapres, MRP Minta Pelaksanaan Otsus Papua Dievaluasi

Indikator kesejahteraan di Papua pun belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam 18 tahun terakhir.

"Pendanaan otsus saat ini belum mencapai yang diharapkan. Yaitu mengejar ketertinggalan dari daerah lain, dan itu perlu didesain kembali agar pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan bisa dilakukan," ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Secara lebih rinci Suahasil mengatakan total dana otsus yang diterima Provinsi Papua sejak 2002 sebesar Rp 93,05 triliun dan Papua Barat menerima dana otsus sejak 2009 sebesar Rp 33,94 triliun.

Suahasil pun merinci, beberapa indikator kesejahteraan yang belum menunjukkan peningkatan bisa dilihat dari alokasi penggunaan dana otsus untuk bidang kesejahteraan dan pendidikan belum sesuai dengan kewajiban yang ditentukan pemerintah.

Jokowi Tunggu Usulan dari Papua soal Revisi UU Otsus: Sampai Hari Ini Belum Dapat Masukan Apa-apa

Untuk sektor kesehatan, Provinsi Papua hanya mengalokasikan 25,4 persen dari ketentuan yang sebesar 30 persen.

Sementara Papua Barat sebesar 25,1 persen dari ketentuan yang sebesar 20 persen hingga 30 persen.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved