Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Otsus Papua, Mendagri: Harus Selesai Tahun 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua.

Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Otsus Papua, Mendagri: Harus Selesai Tahun 2020
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Mendagri Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua.

Sebab, berdasarkan UU No 21/2001 disebutkan masa berlaku dana otsus Papua berakhir pada 2021.

"Otsus Papua dan Papua Barat ini memang harus diselesaikan di tahun 2020. Regulasinya karena tahun 2021 UU Otsus itu selesai. Berlaku selama 20 tahun," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

RUU Otsus Papua telah diusulkan pemerintah kepada DPR.

Kemenkeu Ungkap Temuan BPK: Ada Dana Otsus Papua Rp 1,85 Triliun yang Didepositokan

RUU tersebut telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020.

"Kami sudah ajukan dan sudah selesai ke Baleg untuk rencana UU Otsus jadi prioritas 2020," ujar Tito.

Dia mengatakan sebenarnya RUU Otsus Papua telah disusun sejak tahun 2014.

Namun, draf RUU sempat dikembalikan ke pemerintah untuk disempurnakan.

"Rencana ini sendiri sudah disusun tahun 2014 dan dibahas panitia antarkementerian. Setelah harmonisiasi di Kumham diparaf Kemhan, Mendagri, Menkeu dan diserahkan ke DPR 2009-2014. Waktu itu RUU kompleks, draf dikembalikan ke pemerintah untuk dipertimbangkan dan dibahas lebih detil," tutur dia.

Wamen Keuangan Sebut Dana Otsus Papua yang Capai Rp 126,9 Triliun Belum Optimal: Perlu Didesain Lagi

Selain itu, Tito menuturkan usul pemekaran Papua belum mencapai keputusan final.

Sebab, kata dia, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan terkait rencana pemekaran daerah.

"Belum bulat usulan dari Papua soal Papua Selatan. Sampai hari ini ada 22 kabupaten dari yang lama. Ada beberapa masalah, yakni aset daerah induk dan pemekaran, antara induk dan pemekaran. Masalah hibah dari induk ke pemekaran," kata Tito.

"Untuk di Papua Barat tahun 1999-2008 ada satu daerah pemekaran. Aset antara induk dan pemekaran, masalah hibah. Ini sedang dalam proses untuk dimediasi," ucap Tito.

(Kompas.com/Tsarina Maharani)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mendagri Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Otsus Papua

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved