Virus Corona

Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PSBB, Ini yang Boleh dan Tak Boleh Dilakukan

Jokowi menyatakan Covid-19 sebagai penyakit berisiko yang dapat menimbulkan kedaruratan dan kesehatan masyarakat.

(Tribun-Video/Buyung Haryo)
ILUSTRASI Virus Corona 

TRIBUNPAPUA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal permasalahan lockdown yang didengungkan.

Untuk mencegah penyebaran Virus Corona, Jokowi menyatakan Covid-19 sebagai penyakit berisiko yang dapat menimbulkan kedaruratan dan kesehatan masyarakat.

"Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (31/03).

Presiden Jokowi kembali memastikan, pemerintah tetap berpegang kepada status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan karantina wilayah atau lockdown.

"Bahwa opsi yang kita pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB," katanya.

Lakukan Tindakan Sederhana yang Disarankan oleh Dokter Berikut Ini agar Terhindar dari Corona

Hadiri resepsi pernikahan hingga pergi ke pasar malam diancam tujuh tahun penjara, bagaimana penerapannya?

Untuk mengatur secara teknis status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PSBB ini presiden telah meneken Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Apa beda Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Berdasarkan Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB merupakan respons dari status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat 2:

Halaman
1234
Editor: Astini Mega Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved