Nilai Pengibaran Bendera Bintang Kejora Bukan Aksi Makar, Yenny Wahid: Itu Simbol Kultural Papua

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menilai, pengibaran bendera Bintang Kejora bukan merupakan tindakan makar.

Instagram @yennywahid
Nama putri kedua Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, masuk dalam jajaran Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen. 

TRIBUNPAPUA.COM - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menilai, pengibaran bendera Bintang Kejora bukan merupakan tindakan makar.

Menurut Yenny, masyarakat Papua memiliki hak khusus untuk menggunakan lambang daerah seperti tercantum dalam undang-undang.

Hal itu diucapkan Yenny dalam diskusi daring bertajuk "Aksi Protes Diskriminasi Rasialisme Mahasiswa Papua Berujung Sidang Makar", Kamis (25/6/2020).

"Saya rasa semua sih sepakat bahwa yang namanya mengibarkan bendera Bintang Kejora itu bukan makar," kata Yenny.

Pengunjuk rasa membawa bendera Bintang Kejora saat demo di Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Pengunjuk rasa membawa bendera Bintang Kejora saat demo di Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). ((KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA))

Sebut Bintang Kejora Hanyalah Simbol Kebudayaan, Kuasa Hukum Aktivis Papua: Jangan Dipolitisir

Yenny menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sudah diatur bahwa Papua bisa mempunyai lambang daerah dalam bentuk bendera.

"Pasal 2-nya mengatakan, Papua punya hak kekhususan untuk menggunakan lambang daerahnya. Dalam hal ini bendera adalah simbol kultural dari Papua," kata Yenny Wahid.

Adapun, bunyi Pasal 2 Ayat (2) itu adalah:

"Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dansimbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk benderadaerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan."

Ia lalu mengaitkannya dengan apa yang dikatakan apa yang dikatakan ayahnya, Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sebut Diskriminasi Masih Terjadi terhadap Masyarakat Papua, Yenny Wahid Beri Contohnya

"Nyeletuknya gampang kalau Gus Dur bilang, yang namanya klub sepak bola saja punya bendera, apalagi masyarakat subetnis tertentu dalam masyarakat Indonesia tentu punya hak," ucap Yenny Wahid.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved