Breaking News:

Yusril Sebut Putusan MA Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf: Putusan MK Itu Final dan Mengikat

Menurut, keputusan itu diplintir dan tidak menyinggung kasus menang atau belum Jokowi dalam pemilihan presiden 2019

(DOK. Biro Pers Sekretariat Presiden - Muchlis Jr )
Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pers terkait penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Selasa (24/3/2020). 

TRIBUNPAPUA.COM - Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, angkat bicara soal polemik keputusan Mahkamah Agung no. 44 P/HUM/2019.

Menurutnya, keputusan itu diplintir dan tidak menyinggung kasus menang atau belum Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 

"Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiyai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya. 

Dia menjelaskan, putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Kiyai Ma'ruf dilantik oleh MPR.

Suku Baduy Minta ke Jokowi Wilayahnya Dihapus dari Destinasi Wisata, Risih hanya Jadi Tontonan

Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Dengan demikian, "Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang," tambahnya.

Menurutnya, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

"Dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A itu sendiri," lanjutnya.

Dia juga menambahkan, patut disadari bahwa Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma undang-undang itu sendiri, meskipun Putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

"MA memutus perkara pengujian PKPU itu dengan merujuk kepada Pasal 416 UU Pemilu yang tidak mengatur hal tersebut, sehingga menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU itu bertentangan dengan UU Pemilu. Masalahnya, MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU tersebut bertentangan dengan Putusan MK atau tidak. Di sini letak problematika hukumnya," papar Yusril.

Kabar Gembira, Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150 Ribu

Dia juga menjelaskan, "Putusan MK itu dilakukan dalam konteks pengujian terhadap norma Pasal 158 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang isinya sama dengan norma Pasal 416 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena materi pengaturan yang diuji bunyinya sama, maka Putusan MK terhadap pengujian Pasal 158 UU No 42 Tahun 2008 itu mutatis mutandis juga berlaku terhadap norma Pasal 416 UU No 7 Tahun 2007 tentang Pemilu."

Kalau pasangan calon hanya dua, dan harus diulang-ulang terus agar memenuhi syarat kemenangan menurut sebaran wilayah, maka Pilpres menjadi tidak jelas kapan akan berakhir.

"Sementara masa jabatan Presiden yang ada sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang oleh lembaga manapun termasuk MPR. Ini akan berakibat terjadinya kevakuman kekuasaan dan berpotensi menimbulkan chaos di negara ini. Karena itu, kalau paslon Pilpres itu hanya dua pasangan, aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tatanegara adalah Pilpres dilakukan hanya 1 kali putaran dan paslob yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya," urainya.

(Kontan.id)

Artikel ini telah tayang di Kontan.id dengan judul Yusril: Diplintir, putusan MA tak batalkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved