TRIBUNPAPUA.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membalas kritik yang dilontarkan terhadap anggaran pembiayaan jasa influencer senilai Rp 90,45 miliar.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (27/8/2020).

Sebelumnya akademisi Rocky Gerung menyoroti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pembiayaan influencer untuk menyosialisasikan program-program pemerintah.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menyinggung penggunaan jasa influencer dapat mengabaikan peran bagian kehumasan yang seharusnya melakukan tugas itu.

Ali Ngabalin kemudian menanggapi kritik Rocky Gerung dan Wana Alamsyah tersebut.

• Ungkap Alasan Jokowi Pilih New Normal, Ngabalin: Saya Pastikan Tak Ada Kebijakan Tanpa Pertimbangan

"Saya mau bilang, tidak ada urusannya dengan Wana dan Rocky terkait dengan Biro Pers kah, Kehumasan kah," kata Ali Ngabalin.

"Bukan urusanmu itu. Itu organisasi pemerintah. Bahwa kalau pemerintah membutuhkan dalam penyebaran informasi," tambah dia.

Ia menjelaskan pihaknya menggunakan jasa pemuka masyarakat untuk membantu mengkampanyekan program pemerintah.

Ngabalin menilai langkah itu tidak bertentangan dengan regulasi mana pun.

"Saya lagi-lagi menggunakan istilah pemuka pendapat, influencer, dan lain-lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyukseskan sebuah program pemerintah yang diluncurkan," paparnya.

Ia lalu menilai anggaran influencer itu tidak perlu perlu menjadi sorotan berlebihan.

"Apa masalahnya di situ? Undang-undang mana yang dilarang? Kenapa justru menjadi masalah?" tanya staf KSP ini.

Ngabalin juga menyinggung tuduhan Rocky Gerung bahwa penggunaan influencer itu bertujuan menutupi kegagalan pemerintah.