2 Hal yang Jadi Alasan Vanuatu Mengusik Indonesia soal Papua Menurut Tantowi Yahya

"Jadi dia berkata bahwa bangsa Melanisia belum benar-benar merdeka jika masih ada bagian dari kita yang masih terjajah. Itu mengapa Vanuatu paling kenceng kalau teriak soal Papua imbuhnya," pungkasnya.

Baca juga: Sayangkan Respons Indonesia ke Vanuatu soal Papua di Sidang PBB, Amnesty: Cenderung Resisten

Simak videonya mulai menit ke- 3.50

Diplomat RI ke Vanuatu: Kalian Bukan Perwakilan Orang Papua

Diplomat Republik Indonesia Silvany Austin Pasaribu menjawab tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman saat membahas isu HAM di Papua Barat.

Dilansir TribunWow.com, jawaban Silvany yang dinilai tegas membalas argumen Loughman menuai sorotan masyarakat Indonesia.

Dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV pada Minggu (27/9/2020), tampak suasana Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dilakukan secara tatap muka dan virtual sekaligus.

Dalam pidato virtualnya, Bob Loughman menyampaikan keprihatinan atas isu rasisme dan HAM di Papua Barat.

"Di wilayah kami masyarakat asli Papua Barat terus menderita akibat pelanggaran HAM. Sudah ada sedikit kemajuan terkait hal ini," ucap Bob Loughman melalui telekonferensi.

"Saya menyerukan Pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik," tegasnya.

Pihak perwakilan Indonesia meminta menggunakan hak jawab terkait pembahasan Vanuatu tersebut.

Silvany menilai sudah sejak lama Vanuatu terlalu ikut campur dan berkomentar tentang isu di Papua.

Baca juga: Sosok Diplomat Muda Silvany Austin Pasaribu yang Jawab Kritik Vanuatu soal Papua di Sidang Umum PBB

"Sangat memalukan bahwa negara satu ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat menjalankan pemerintahannya," balas Silvany Austin Pasaribu.

Selain itu, ia menilai pihak Vanuatu sudah melanggar Piagam PBB dengan tidak menghormati kedaulatan negara lain.

"Jujur saya bingung, bagaimana sebuah negara berusaha mengajari negara lain sembari mengabaikan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB," ucapnya.

Ia meminta agar Vanuatu berhenti berkomentar tentang situasi di Papua Barat dengan alasan isu tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia.