Breaking News:

Komnas HAM Temui Jokowi, Minta Kasus Intan Jaya Papua Segera Diproses Hukum: Supaya Ada Keadilan

Ketua Komnas HAM minta Presiden Jokowi menginstruksikan Polri memproses hukum kasus Intan Jaya yang memunculkan korban dari masyarakat sipil dan TNI.

(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik - Ketua Komnas HAM minta Presiden Jokowi menginstruksikan Polri memproses hukum kasus Intan Jaya yang memunculkan korban dari masyarakat sipil dan TNI. 

TRIBUNPAPUA.COM - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri memproses hukum kasus Intan Jaya yang memunculkan korban dari masyarakat sipil dan TNI.

Hal itu disampaikan Taufan saat menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/11/2020).

"Kami ingin ada proses penegakkan hukum terhadap terduga pelaku sebagaimana disampaikan Pak (Choirul) Anam dalam konpers dan kami sampaikan kepada Pak Menko Polhukam," ujar Taufan usai bertemu Jokowi.

"Tadi kami sampaikan langsung (kepada Presiden) laporan tim investigasi kami yang seperti dikatakan Pak Mahfud (Menko Polhukam Mahfud MD) tidak jauh berbeda dengan hasil TGPF (tim gabungan pencari fakta bentukan Menko Polhukam). Hanya, komitnen, mari tegakkan hukum supaya ada rasa keadilan terutama bagi keluarga dan masyarakat di Papua," lanjut dia.

Baca juga: Soal Kasus Penembakan Pendeta Yeremia di Papua, YLBHI: Jangan sampai Ada Pengingkaran Fakta

Ia pun mengatakan Jokowi menyambut baik usulan Komnas HAM agar temuan TGPF bentukan Kemenko Polhukam dan temuan dari investigasi Komnas HAM segera ditindaklanjuti ke proses hukum.

Taufan pun menyarankan proses hukum melibatkan para tokoh di Papua sehingga bisa berjalan lancar.

"Presiden mendukung langkah Komnas HAM secara politik maupun kelembagaan. Itu disetujui Pak Presiden dan kami minta pemerintah melakukan langkah sama supaya ads sinergi antara Komnas HAM, pemerintah, dan tokoh di Papua," lanjut dia.

Adapun Pembentukan TGPF Kasus Penembakan di Intan Jaya didasarkan pada Keputusan Menko Polhukam bernomor 83 tahun 2020 yang ditandatangan Mahfud MD pada Kamis (1/10/2020).

Ada dua komponen dalam TGPF tersebut, yakni komponen pengarah dan investigasi lapangan.

Baca juga: Kasus Penembakan Pendeta Yeremia di Papua, Komnas HAM Sebut Proyektil Peluru Hilang dari TKP

Terdapat empat kasus yang menjadi obyek penyelidikan TGPF ini.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved