Breaking News:

Kementerian ATR Bentuk Gugus Tugas untuk Atur Penataan Tanah Adat di Papua

Kementerian ATR/BPN membuat program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).

(Google Maps)
Peta Papua dan Papua Barat 

TRIBUNPAPUA.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua membuat program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).

Program ini dibentuk melalui Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura, Distrik Kemthuk, Selasa (26/01/2021).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan ketidakpastian atas kepemilikan tanah dan batas-batas tanah di Provinsi Papua menjadi permasalahan yang masih sering terjadi hingga saat ini.

Karenanya, Kementerian ATR/BPN sebagai institusi yang membidangi pertanahan perlu membangun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Papua. 

Baca juga: Ambroncius Nababan Unggah Nada Rasial kepada Natalius Pigai, Warga Papua Diminta Tak Terprovokasi

"GTMA dibentuk nanti dihubungkan dengan GTRA, cuma selama ini kan inisiatif-inisiatif pemetaan wilayah adat dari Pemda, CSO dan masyarakat itu sendiri. Padahal yang punya otoritas peta wilayah itu BPN, nah nanti kita cari titik temu. Ini awal yang luar biasa kalau tidak dimulai kita tidak akan maju," kata Surya yang dikutip Kompas.com, Kamis (26/01/2021).

Surya berharap, pembentukan perjanjian kerja sama seperti GTMA dan GTRA ini juga dapat dilakukan di daerah lain di Provinsi Papua.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengakui, tanah adat di Papua masih terasa sulit untuk dilakukan pemetaan.

Namun dengan adanya PKS ini diharapkan pemetaan tanah di kawasan Kabupaten Jayapura ini dapat dipercepat.

Baca juga: KKB Makin Gencar Lakukan Teror di Papua, Petugas Berfokus Ungkap Jaringan Jual Beli Senjata Api

"Pemetaan ini diharapkan dipercepat lalu disampaikan masyarakat dan mereka memastikan batas-batas wilayah itu sesuai dengan adat. Pemetaan yang akan dilakukan bukan sekadar pemetaan tetapi sejarah asal usul kampung itu," tutur Mathius.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua John Wicklif Aufa menambahkan, PKS ini merupakan wujud hadirnya pemerintah di tengah rakyat Papua.

"Tujuan pemerintah, Presiden, ada untuk rakyat Papua, salah satunya dengan seperti yang hari ini kita lakukan," pungkasnya.

(Kompas.com/Ardiansyah Fadli)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Gugus Tugas Dibentuk, Atur Penataan Tanah Adat di Papua

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved