Breaking News:

Adakan Pertemuan, KPK dan Ombudsman Papua Bahas Pencegahan Korupsi

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua menerima kunjungan KPK perihal Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Papua Tahun 2021

(Humas Ombudsman)
Suasana pertemuan Ombudsman Papua dengan KPK 

TRIBUNPAPUA.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua menerima kunjungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Papua Tahun 2021, Senin (8/2/2021).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Iwanggin Sabar Olif menyambut dengan baik kunjungan tersebut.

"Harapan kami, kerja sama antara Ombudsman dan KPK dapat berkelanjutan, mengingat hingga saat ini Ombudsman Perwakilan Papua masih terkendala koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait kerja-kerja Ombudsman," kata Iwanggin, ketika dikonfirmasi Tribunpapua.com, Selasa (9/2/2021).

Iwanggin mengatakan, Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, harus memiliki kerja sama yang baik.

Viral Tagihan Listrik Rp 68 Juta, Ombudsman Minta PLN Lakukan Hal Ini

Hal tersebut dapat dibangun dari fungsi pencegahan yang dimiliki oleh Ombudsman dan KPK.

Satu di antara program Program Pencegahan Ombudsman adalah Survei Kepatuhan.

Di mana berdasarkan survei di tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan beberapa kabupaten yang belum mematuhi pemenuhan standar layanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sementara itu Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah V KPK, Sugeng Basuki, melalui keterangan tertulis yang diterima, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Ombudsman dan selanjutnya mengenalkan Tim Pencegahan KPK Satuan Tugas Wilayah V dan program kerja KPK di Papua.

Sugeng menyebutkan, ada delapan program yang dilakukan bidang Pencegahan KPK di Papua yaitu pendampingan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, PTSP, penguatan Inspektorat, kepangkatan ASN, pemungutan pajak usaha, data aset dan dana desa.

KKB Sering Adang Kades untuk Rampas Dana Desa, Kapolres Intan Jaya: Untuk Beli Senjata, Amunisi

Menurut Sugeng, berdasarkan data pendampingan bidang Pencegahan KPK melalui sistem MCP, Provinsi Papua baru mencapai 25 persen dari target 75 persen, dan masih ada Pemerintah Kabupaten di Papua yang tidak bersedia mengikuti delapan model pencegahan KPK tersebut.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua bersama-sama dengan KPK Satuan Tugas Wilayah V berkomitmen agar ke depannya dapat lebih sering berkoordinasi terkait temuan maladministrasi dan juga kegiatan-kegiatan pencegahan lainnya.

(Kontributor TribunPapua.com/Musa Abubar)

Penulis: Musa Abubar
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved