Breaking News:

Pemkot Jayapura, Komisi I DPR, dan Staf Ahli Kepresidenan Bahas Isu Perbatasan RI-PNG

Pemkot Jayapura bersama anggota Komisi I DPR RI dan staf ahli kepresidenan membahas sejumlah isu di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG)

(Humas Pemkot Jayapura)
Suasana pertemuan antara Pemkot Jayapura beserta anggota DPR RI dan staf ahli presiden bahas isu perbatasan RI-PNG 

TRIBUNPAPUA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bersama anggota Komisi I DPR RI dan staf ahli kepresidenan membahas sejumlah isu di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG)

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru kepada Tribunpapua.com, Rabu (24/2/2021), mengemukakan Pemkot Jayapura sangat berterima kasih kepada Anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas dan staf ahli kepresidenan Laos Rumayom yang datang dengan personilnya ke Kantor Wali Kota Jayapura guna membahas terkait isu-isu yang berkaitan dengan perbatasan RI-PNG.

Selanjutnya, dari para organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya terutama dari Balai Perbatasan juga turut hadir dalam pertemuan ini.

Melalui kunjungan dan pertemuan ini, beberapa hal teknis mendasar terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 menyangkut kegiatan di beberapa kementerian diharapkan bisa didorong.

Selain itu, pelaksanaan secara teknis di lapangan diharapkan bisa dipercepat.

Baca juga: Kolonel Inf Wempi Romandey Jadi Putra Asli Papua Pertama yang Jabat Kasrem 172/PWY

Dalam pertemuan itu, pembahasan menyangkut usulan dari beberapa masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan RI-PNG agar ada pemetaan tanah adat, tanah hak ulayat segera dipercepat dan dilakukan.

Sehingga ada pemisahan antara hutan produksi, hutan lindung dan ada batas wilayah adat yang boleh mereka fungsikan untuk usaha-usaha dan bisnis mereka. Tapi juga bisa diperjual belikan kepada masyarakat umum.

"Dalam pertemuan ini, kita minta kepada Komisi I DPR RI dan staf ahli presiden agar nantinya berkaitan dengan tata ruang wilayah kita di Kota Jayapura berkaitan dengan akibat dari pertambahan penduduk yang begitu banyak sehingga beberapa lahan yang tadinya lahan resapan, lahan konservasi menjadi lahan pemukiman yang perlu penataan ulang," katanya.

Rustan mengatakan, terkait lahan di Kota Jayapura yang menjadi lahan pemukiman, RT/RW yang ada terbatas untuk melaporkannya ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas).

"Terkait lahan alih fungsi yang hendak ditata ulang itu sudah diusulkan tetapi sampai saat ini belum ada pembahasan, belum ada penetapan maka kita dorong hal ini lagi," ujarnya.

Baca juga: Polda Maluku Ungkap Asal Senjata yang Dijual Oknum Polisi ke KKB: Itu Senpi Sisa Kerusuhan Ambon

Melalui pertemuan itu juga, Pemkot Jayapura meminta kepada Komisi I DPR RI dan staf ahli presiden memperhatikan beberapa masyarakat di kawasan perbatasan yang termajinalkan akibat penegangan lintas negara yang tidak melibatkan masyarakat setempat secara langsung.

Rustan menilai, butuh regulasi agar masyarakat di sana bisa menikmati bisnis fanili dan masohi yang bisa mereka kembangkan.

"Kita juga beberapa infrastruktur yang mandek di kota yang belum tersentuh dan belum berfungsi secara optimal seperti air bersih di perbatasan yang sekarang sudah dikelola dengan baik. Kita juga meminta beberapa kontruksi berwater pemecah gelombang di jalan batas pantai Hamadi-Holtekam yang kini berbahaya akibat ombak yang mengikis bibir pantai sehingga lama kelamaan bisa habis disitu," katanya.

(Kontributor TribunPapua.com/Musa Abubar)

Penulis: Musa Abubar
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved