Breaking News:

Soal Otsus dan Pemekaran Wilayah di Papua, Wali Kota Jayapura: Kita Tak Bisa Melawan Negara

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menilai masyarakat harus patuh kepada negara mengenai persoalan otsus dan pemekaran wilayah di Papua.

Penulis: Musa Abubar | Editor: Astini Mega Sari
(Humas Kota Jayapura)
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano 

TRIBUNPAPUA.COM - Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menilai masyarakat harus patuh kepada negara mengenai persoalan otonomi khusus (otsus) dan pemekaran wilayah di Papua.

"Saya seorang pamong praja, ingin memberi pencerahan, saya membaca di media akhir akhir ini, tren yang terjadi menurut hemat saya, silahkan saja menolak otsus atau pemekaran wilayah, maupun TNI/Polri dari Papua," kata Benhur, kepada TribunPapua.com, Sabtu (27/2/2021).

"Tapi saya mau katakan, kita tidak bisa melawan negara. Saya belajar ilmu pemerintahan di APDN, IIP. Negara memiliki alat-alat negara yang bisa dipakai memaksakan siapapun untuk tunduk dan patuh pada negara," ujarnya.

Benhur menuturkan, draf otsus sementara sedang direvisi di DPR RI lewat pansus revisi otsus Papua.

Baca juga: Temukan Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua, Baintelkam Polri: Lebih dari Rp 1,8 Triliun

"Perbincangan saya dengan Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri, draf revisi otsus sekarang di DPR sementara revisi di DPR RI lewat pansus revisi otsus Papua," katanya.

Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan dua rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai penjabaran dari revisi otsus.

Pertama, RPP tentang pemekaran wilayah , di aman pemerintah dapat melakukan pemekaran tanpa melalui syarat-syarat otsus maupun undang-undang pemerintah daerah.

Kedua, RPP tentang mekanisme, tata kelola dana otsus, penggunaan hingga akuntabilitas, bahkan hingga hal-hal teknis.

(Kontributor TribunPapua.com/Musa Abubar)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved