Breaking News:

Kata Pengamat soal Dualisme Sekda Papua: Yang Berwenang Lantik Sekda Itu Kemendagri, Aturannya Jelas

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Yapis Papua Muhammad Sawir menilai, polemik dualisme jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua tak perlu terjadi.

Editor: Astini Mega Sari
(Dok Staf Khusus Gubernur Papua)
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Pj Sekda Papua, Jayapura, Senin (1/3/2021) 

TRIBUNPAPUA.COM - Dosen ilmu pemerintahan Universitas Yapis Papua Muhammad Sawir menilai, polemik dualisme jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua tak perlu terjadi.

Sawir menilai, aturan mengenai penunjukan dan pelantikan sekretaris daerah sudah jelas.

"Sekda itu jabatan ASN tertinggi di tingkat provinsi, kalau gubernur itu jabatan politik, karenanya yang mempunyai kewenangan untuk melantik sekda provinsi adalah Kemendagri dan itu aturannya sangat jelas," kata Sawir saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (2/3/2021).

Gubernur Papua Lukas Enembe sudah angkat bicara terkait dualisme sekretaris daerah ini.

Gubernur mempersilakan Doren Wakerkwa menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua selama enam bulan atau hingga September 2021.

Setelah itu, Dance Yulian Flassy yang telah dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bisa menjalankan amanah sebagai sekretaris daerah definitif.

Baca juga: Polemik Posisi Sekda Papua, Wagub dan Mendagri Lantik Dua Orang Berbeda di Waktu Hampir Bersamaan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Sekda Papua Dance Yulian Flassy usai pelantikan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/3/2021).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Sekda Papua Dance Yulian Flassy usai pelantikan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/3/2021). (DOK HUMAS KEMENDAGRI via KOMPAS.COM)

Kebijakan itu diambil Lukas untuk mencegah timbulnya masalah dalam pemerintahan.

Namun, Sawir menilai, solusi tersebut hanya menimbulkan masalah lain.

Soalnya, jabatan Pj Sekda yang diemban Doren Wakerkwa otomatis gugur saat Mendagri melantik Dance Yulian.

"Itu lagi-lagi jadi persoalan, kembali lagi siapa yang paling berwenang melantik adalah kementerian," kata dia.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved