Breaking News:

Kata Pengamat soal Dualisme Sekda Papua: Yang Berwenang Lantik Sekda Itu Kemendagri, Aturannya Jelas

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Yapis Papua Muhammad Sawir menilai, polemik dualisme jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua tak perlu terjadi.

Editor: Astini Mega Sari
(Dok Staf Khusus Gubernur Papua)
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Pj Sekda Papua, Jayapura, Senin (1/3/2021) 

Pada 10 Juli 2021, calon Sekda Papua mengerucut menjadi tiga orang, yaitu Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, dan Dance Yulian Flassy.

Ketiga nama tersebut kemudian diserahkan kepada Tim Penilaian Akhir yang didalamnya terdiri dari Wakil Presiden, Setkam, Mensesneg, Menpan-RB, Kepala BIN dan Kepala BKN.

Pada 23 September 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159/TPA/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan memilih Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua.

Namun keputusan itu kemudian menjadi polemik karena muncul pro dan kontra terkait hal tersebut.

Lalu, enam bulan setelah Keppres terbit, Dance Yulian akhirnya dilantik menjadi Sekda Papua definitif.

Sementara Doren Wakerkwa yang sebelumnya menjabat Asisten I Setda Papua sejak 25 September 2020, juga diangkat sebagai Pj Sekda Papua.

(Kompas.com/Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polemik Posisi Sekda Papua, Pengamat: Yang Punya Kewenangan Melantik Itu Kemendagri

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved