Breaking News:

Banyak Aset Pemda Dikuasai Mantan Pejabat, KPK Monitor Ketat Papua Barat

KPK menemukan sejumlah masalah penguasan aset milik pemerintah daerah (Pemda) Papua Barat oleh mantan pejabat dan keluarganya.

Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah penguasan aset milik pemerintah daerah (Pemda) Papua Barat 

TRIBUNPAPUA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah penguasan aset milik pemerintah daerah (Pemda) Papua Barat oleh mantan pejabat dan keluarganya.

Permasalahan ini terkonfirmasi dari hasil evaluasi Monitoring Centre for Prevention atau MCP dan kunjungan lapangan tim Koordinasi Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah V KPK di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan pada 1 - 4 Maret 2021.

"Permasalahan ini sudah cukup lama tanpa ada penyelesaian yang nyata. Negara harus hadir memberi solusi yang konkrit dengan pengambilalihan aset-aset milik pemda tersebut segera," kata Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis yang diterima TribunPapua.com di Jayapura, Selasa (9/3/2021).

Misalnya di Kabupaten Raja Ampat, lanjut Dian, sejumlah resort, hotel dan rumah dinas yang menempati tanah negara dan dibangun dengan APBD justru dikuasai para mantan pejabat tanpa adanya pemasukan ke negara.

Baca juga: 100 Brimob Polda Kalsel Dikirim ke Papua untuk Bantu Jaga Keamanan, Ditempatkan di Nduga dan Mimika

Salah satu modusnya, sebut Dian, adalah bupati yang lama melakukan kontrak sewa sepihak dengan pihak ketiga.

Salah satunya di Waiwo resort, Waisai, kata Dian, KPK menemukan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sampai saat ini belum mengambil alih aset yang dikuasai oleh mantan Kepala Dinas di Kabupaten Raja Ampat tersebut.

Demikian pula dengan kompleks perumahan 10, adalah aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh mantan pejabat beserta keluarganya.

Bahkan, menurut Dian, ada rumah dinas Wakil Bupati yang dikuasai Sekretaris Dinas di Kabupaten Raja Ampat beserta keluarga sehingga Wakil Bupati Raja Ampat yang baru dilantik satu minggu lalu terpaksa menempati perumahan untuk pejabat eselon tiga.

Selain itu, kata dia, KPK juga menemukan sejumlah aset bergerak yang dikuasai mantan pejabat Kabupaten Raja Ampat.

Baca juga: Ada Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Capai Rp 4 M di DPPAD Papua, Kejati: Dicairkan Tanpa Prosedur

Sebanyak 2 unit kendaraan dan 1 speedboat milik pemerintah daerah dikuasai mantan Ketua DPRD. Hal serupa juga ditemukan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

Oleh karena itu, KPK menyarankan untuk dipasang plang aset milik pemerintah daerah di seluruh lokasi aset yang bermasalah mulai Jumat, 5 Maret 2021 dan dilanjutkan dengan upaya hukum. Untuk aset bergerak, KPK menyarankan untuk pemerintah daerah melaporkan penggelapan aset ke aparat penegak hukum.

Halaman
12
Penulis: Musa Abubar
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved