Breaking News:

Daftar 5 Poin Keberatan KNRP atas Pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah yang Live di TV

Setelah menayangkan acara lamaran Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah secara live, stasiun televisi RCTI mendapatkan banyak kritikan.

Instagram attahalilintar
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di acara lamaran 

TRIBUNPAPUA.COM - Setelah menayangkan acara lamaran YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah secara live, stasiun televisi RCTI mendapatkan banyak kritikan.

Satu di antaranya protes dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP).

KNRP menuliskan lima poin penolakannya atas acara lamaran dan pernikahan artis di televisi, termasuk acara Atta dan Aurel.

Atta Halilintar didampingi paman dan bibinya saat lamara Aurel Hermansyah, Sabtu (13/3/2021).
Atta Halilintar didampingi paman dan bibinya saat lamara Aurel Hermansyah, Sabtu (13/3/2021). (RCTI)

1. KNRP beberkan 5 poin keberatan

KNRP melalui siaran persnya, membeberkan 5 poin keberatannya atas pernikahan yang disiarkan secara langsung di televisi.

Poin-poin penolakan itu di antaranya adalah:

- KNRP menolak keras rencana seluruh penayangan tersebut yang jelas-jelas tidak mewakili kepentingan publik secara luas dengan semena-mena menggunakan frekuensi milik publik.

- KNRP menyesalkan sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang tidak segera menghentikan kegiatan tersebut, dengan menunggu secara pasif tayangan itu hadir dan baru akan memberikan penilaian. Padahal jelas-jelas isi siaran melanggar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan yang lebih berkualitas.

- KNRP menyesalkan KPI tak mau bertindak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 11 yakni "Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik" dan Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat 2 yang menyatakan: "Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik".

- KNRP menyesalkan sikap KPI yang abai terhadap berbagai keberatan dan kritik masyarakat melalui media sosial, dan pasif menunggu aduan di saluran pengaduan resmi KPI. Bukankah seharusnya KPI yang mewakili kepentingan masyarakat tidak perlu menunggu aduan resmi publik apabila secara nyata dan jelas-jelas melihat pelanggaran frekuensi publik di depan mata?

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved