Breaking News:

KKB Papua

KKB Minta Dana Desa dengan Sandera Penumpang Pesawat, Wamendes PDTT: Sangat Tidak Pantas

Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berhak mendapat dana desa.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
(KOMPAS.com/ Ahmad Winarno)
Pesawat Jenis PK- BVU milik maskapai Susi Air, yang mengangkut 10 orang penumpang, mendarat dengan mulus di Bandara Notohadinegoro, Jember, Jawa Timur, Sabtu (2/5/2015). 

TRIBUNPAPUA.COM - Secara tegas Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berhak mendapat dana desa.

Diketahui, sebelumnya KKB melakukan insiden penyanderaan terhadap pesawat perintis milik maskapai Susi Air di Kabupaten Puncak, Papua dan meminta dana desa menjadi milik mereka.

"KKB tidak berhak menerima dana desa. Hanya warga yang berhak," kata Budi Arie, Minggu (14/3/2021).

Budi Arie menjelaskan, dana desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa.

Dia pun mencontohkan dengan penggunaan dana desa di Papua.

Misalnya, dana desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua, digunakan untuk Posyandu sebesar Rp 64 juta.

Baca juga: Penyanderaan Pesawat oleh KKB Dipicu soal Dana Desa, Wamendes PDTT: Tak Pantas, Aparat Harus Tegas

Dana Desa di sana, lanjut Budi Arie, juga digunakan untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta dan rehabilitasi rumah sebesar Rp 168 juta.

Kemudian, peningkatan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp 55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 504 juta.

Karena itu, tambah dia, pihak Kemendes PDTT pun menyesalkan kejadian penyanderaan oleh KKB tersebut.

Melansir Tribunnews, Budi Arie pun berharap aparat keamanan untuk menindak tegas apa yang dilakukan oleh KKB.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved