Breaking News:

KKB Papua

Wakil Ketua DPR Nilai KKB Papua, OPM hingga TNPPB Perlu Definisikan sebagai Organisasi Teroris

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu mendefinisikan KKB, KKSB, OPM dan TNPPB sebagai oraganisasi teroris.

Istimewa
Ilustrasi KKB Papua - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu mendefinisikan KKB, KKSB, OPM dan TNPPB sebagai oraganisasi teroris. 

TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) sebagai Organisasi Teroris sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme.

Azis mengatakan, kelompok bersenjata di Papua sejatinya para pelaku atau terduga terorisme, melakukan teror, ancaman, menyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, seringkali dengan motif politik.

"Maka mereka adalah teroris. Sama halnya dengan kelompok di Poso, di Bima, di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Keengganan pemerintah untuk melakukan pelabelan sebagai Terorisme terhadap KKB sejenis Kelompok Egianus Kogoya bisa jadi adalah suatu pendekatan politik yang diambil untuk meredakan ketegangan akibat separatisme di Papua," kata Azis melalui keterangannya, Senin (22/3/2021).

Lebih lanjut, Azis mengatakan bahwa jangan pernah mengatakan kejadian di Papua bukan terorisme, karena sejatinya terorisme terjadi di sana.

Baca juga: Beredar Video Ancaman dari KKB Papua, TNI: Kami akan Buru dan Tindak Tegas

Menurutnya, terorisme yang berakar dari separatisme, Persis seperti yang terjadi di Thailand Selatan.

Maka, secara penegakan hukumpun UU Pemberantasan Terorisme dapat digunakan.

Namun demikian, walaupun pendekatan pemberantasan terorisme dapat digunakan di Papua, pendekatan terbaik melalui pendekatan kesejahteraan, sosial, ekonomi dan budaya. seraya memberikan rekognisi dan akomodasi  terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal yang eksis di sana.

"Pendefinisian OPM sebagai KKB tidak salah sepenuhnya, tetapi istilah itu terlampau umum. Begal motor, perampok bank misalnya, juga dapat tergolong KKB sepanjang mereka berkelompok dan memakai senjata api,tajam, dalam aksinya," ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, risiko lain yang lebih besar dari pendefinisian OPM sebagai pemberontak adalah munculnya peluang bagi mereka di luar negeri untuk merujuk Protokol Tambahan II tahun 1977 dari Konvensi Jenewa (Geneva Convention).

Baca juga: Beredar Video Ancaman KKB Papua akan Lakukan Serangan, Targetkan TNI-Polri hingga Bupati Paniai

Konvensi tersebut merupakan hukum internasional tentang penanganan perang (jus in bello) atau disebut pula hukum humaniter internasional.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved