Breaking News:

KKB Papua

Wakil Ketua DPR Nilai KKB Papua, OPM hingga TNPPB Perlu Definisikan sebagai Organisasi Teroris

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu mendefinisikan KKB, KKSB, OPM dan TNPPB sebagai oraganisasi teroris.

Istimewa
Ilustrasi KKB Papua - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu mendefinisikan KKB, KKSB, OPM dan TNPPB sebagai oraganisasi teroris. 

Protokol Tambahan II membahas konflik bersenjata noninternasional atau di dalam sebuah negara.

Di dalam Pasal 1 dinyatakan, “Angkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir di bawah komando".

"Hal ini yang memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara terus menerus  dan teratur, yang berarti termasuk objek Konvensi Jenewa. Pasal 3 Protokol Tambahan II melarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa," ujarnya.

Lebih lanjut, Azis menegaskan bahwa walaupun belum atau tidak menyetujui dan meratifikasi Protokol Tambahan II, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa.

Baca juga: Anggota KKB Jerman Elas Dipastikan Tewas dalam Baku Tembak di Area Freeport, 2 Lainnya Terluka

Karena itu, penyebutan OPM sebagai pemberontak dapat berisiko internasionalisasi, kasus serangan OPM atau saat TNI/Polri menindak mereka.

"Penyelesaian OPM sebaiknya dilakukan komprehensif, Secara taktis-operasional, TNI dan Polri segera menghancurkan dan menetralisasi para penyerang," pungkasnya.

(Tribunnews.com, Chaerul Umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Perlu Definisikan KKB Hingga TNPPB sebagai Organisasi Teroris

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved