Breaking News:

Pemkot Jayapura Bakal Gelar Rutin Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Ditindak

Pemkot Jayapura berkomitmen untuk rutin melakukan Operasi Yustisi terkait penerapan perda tatanan kehidupan normal baru di masa pandemi Covid-19.

(TribunPapua.com/Musa Abubar)
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano 

TRIBUNPAPUA.COM - Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk rutin melakukan Operasi Yustisi terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi tatanan kehidupan normal baru pada masa pandemi Covid 19 di kota tersebut.

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano kepada TribunPapua.com di Jayapura, Kamis (25/3/2021) mengatakan komitmen itu telah diputuskan bersama dalam rapat evaluasi penerapan perda tersebut di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (25/3).

"Kami sudah sepekati melakukan Operasi Yustisi penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 ini tiap Jumat yakni sejak pagi hingga 11 siang," kata Benhur kepada TribunPapua.com di Jayapura, Kamis (25/3/2021).

"Itu tadi kita sudah sepakati bersama oleh semua pihak dalam rapat dan itu akan dilaksanakan," ujarnya.

Baca juga: Warga Sekitar Venue PON XX Juga akan Divaksinasi Covid-19, Tak hanya Atlet yang Berlaga

Masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan saat Operasi Yustisi makan akan ditindak sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

"Saya minta Perda Nomor 3 Tahun 2020 ini dilaksanakan dan diawasi secara bersama, dengan demikian bisa berjalan dengan lancar," imbuh Benhur.

Benhur menambahkan, Operasi Yustisi pencegahan Covid-19 di malam hari juga akan terus dilakukan.

Tes antigen juga, lanjut dia, bakal dilakukan di setiap bar-bar yang ada di Kota Jayapura, jika ada yang terpapar Covid-19 maka akan dibawa ke penginapan yang sudah disediakan oleh pemkot untuk menampung pasien Corona.

Baca juga: Kapolda Papua Perintahkan Propam Tangkap Polisi yang Tolak Divaksin, Harus Dipaksa

Hingga kini, Pemkot Jayapura masih menggunakan Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) menampung warga yang terpapar Covid-19 setelah menjalani pemeriksaan.

Benhur meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, para jaksa, para mitra kemudian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM saling berkoordinasi terkait penerapan perda tersebut.

"Jika ada warga pelanggar perda ini, maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yakni harus ada berita acara dan surat keterangan kesehatan," tambah dia.

(Kontributor TribunPapua.com/Musa Abubar)

Penulis: Musa Abubar
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved