Breaking News:

Direktur RS Anton Toni Mote Dilantik Jadi Pejabat Bupati Nabire, Wagub Papua: Ini yang Terakhir

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura, dr Anton Toni Mote Sebagai Pejabat Bupati Nabire.

(Tribunpapua.com/Musa Abubar)
Suasana pelantikan Pejabat Bupati Nabire, Anton Toni Mote oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, di Gedung Negara, Senin (29/3) 

TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura, dr Anton Toni Mote Sebagai Pejabat Bupati Nabire, Senin (29/3/2021).

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91- 90640 tahun 2021 tentang pengangkatan Pejabat Bupati Nabire Provisi Papua, menetapkan dr Anton Toni Mote sebagai Direktur RS Jiwa Abepura sebagai Pejabat Bupati Nabire.

Pengambilan sumpah janji tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal bertempat di Gedung Negara Jayapura.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menjelaskan, Pejabat Bupati Nabire dilantik guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada wilayah tersebut karena adanya sengketa pilkada serentak 2020.

Baca juga: Berkas Kasus Bripka MRA dan SAP yang Jual Senjata dan Amunisi ke KKB Papua, Masuk ke Kejaksaan

Lanjutnya, sebagaimna telah diketahui bahwa berkaitan dengan momen Pilkada dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa di Nabire akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, berdasarkan keputusan Mendagri pihaknya mengukuhkan dr Anton Toni Mote sebagai Pejabat Bupati Nabire.

"Pejabat Bupati Nabire memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti kepala daerah lainnya, dalam menjalankan roda pemerintahan, mengkoordinir semua tugas di Nabire sampai adanya bupati definitif yang nantinya memimpin Nabire," katanya kepada Tribunpapua.com di Jayapura, Senin (29/3/2021).

Wagub Klemen Tinal mengatakan, pihaknya berharap dengan masa waktu yang singkat ini kurang lebih 3 bulan, koordinasi yang sangat penting dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU maupun Forkompinda, Tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya harus dilakukan agar PSU bisa berjalan dengan lancar dan berkualitas baik tetapi juga memenuhi admimistrasi yang ada.

"Meskipun KPU itu independen namun koordinasi penting terkait data dan lain sebagainya, Bupati tidak boleh intervensi tetapi harus koordinasi ini yang penting."

Baca juga: Update Kasus Oknum Polisi Jual Senjata dan Amunisi ke KKB Papua, Ini Nasib Bripka MRA dan SAP

"Karena bagaimana pun data penduduk harus falid agar tidak terjadi PSU ulang-ulang karena akan menghabiskan biaya,"ujarnya.

Klemen Tinal menyebutkan, penujukan dr Mote sebagai Pejabat Bupati merupakan interfensi bagi semua pejabat.

Halaman
12
Penulis: Musa Abubar
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved