Breaking News:

Direktur RS Anton Toni Mote Dilantik Jadi Pejabat Bupati Nabire, Wagub Papua: Ini yang Terakhir

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura, dr Anton Toni Mote Sebagai Pejabat Bupati Nabire.

Penulis: Musa Abubar | Editor: Roifah Dzatu Azmah
(Tribunpapua.com/Musa Abubar)
Suasana pelantikan Pejabat Bupati Nabire, Anton Toni Mote oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, di Gedung Negara, Senin (29/3) 

Kedepannya yang menjabat sebagai direktur dan sebagainya, tidak boleh lagi menjabat sebagai Pejabat Bupati.

"Saya sudah sampaikan kepada semuanya, yang menjabat sebagai direktur tidak boleh lagi menjabat sebagai Bupati. Ini yang terakhir, semua orang yang memegang jabatan penting, jangan lagi menjadi Pejabat Bupati. Agar kita bisa tetap fokus dalam pelayanan, bukan untuk hari ini tetapi untuk ke depan," katanya.

Baca juga: Polisi Limpahkan Berkas Perkara Tersangka Kasus Penjualan Senpi Ilegal untuk KKB Papua ke Kejaksaan

Sementara itu, Penjabat Bupati Nabire mengatakan, setelah dilantik, dirinya akan langsung menuju ke Nabire untuk mengagendakan beberapa agenda rapat koordinasi.

Yakni bersama dengan Forkompinda, KPU, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat, terkait penyusunan penyelenggaraan PSU di wilayah tersebut.

"Tugas kita pastinya disesuaikan dengan amanah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu melaksanakan rekapitulasi ulang untuk DPT perbaikan, kemudian menyiapkan anggaran, menjadwalkan hingga pelaksanaan PSU," ujarnya.

Dia mengaku, ini merupakan tugas utama, selebihnya pelaksanaan tugas sewajarnya yaitu mengontrol bagaimana pemerintahan daerah bisa berjalan.

"Total anggaran yang disiapkan untuk PSU, sampai saat ini saya belum mendapat informasi, nanti kami akan adakan rapat dengan Sekda dan para Asisten serta SKPD terkait. Kemudian kita akan lakukan cross check kalau anggaran belum ada. Maka kita akan lakukan koordinasi ke Provinsi Papua untuk penganggarannya," katanya.

Ia mengatakan, untuk anggaran PSU masih harus dicek kembali, apakah anggaran pembahasan pada 2020 sudah dipikirkan untuk resiko PSU akan terjadi atau tidak.

"Secara real kami akan langsung ke Nabire untuk mengecek keseiapan anggaran, jika anggaran kita tidak cukup maka kita juga akan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua," tambah dia.

Berita Papua lainnya

(Kontributor TribunPapua.com/Musa Abubar)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved