Breaking News:

Kemenpan RB Minta BKD Se-Papua Evaluasi Data Tenaga Honorer sesuai Kriteria: Kan Banyak yang Palsu

Kemenpan RB RI meminta Badan Kepegawaian se-Papua mengevaluasi data tenaga honorer sesuai kriteria.

(Tribunpapua.com/Musa Abubar)
Ribuan tenaga honorer yang melakukan unjuk rasa, Senin (29/3/2021) 

TRIBUNPAPUA.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI meminta Badan Kepegawaian se-Papua mengevaluasi data tenaga honorer sesuai kriteria.

Pemerintah Provinsi Papua, kabupaten/kota diminta melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer sesuai kriteria dan ketentuan yang ada lantaran melebihi kuota yang diminta oleh pemerintah pusat.

Hal ini guna memudahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mengevaluasi data tenaga honorer yang membengkak.

Baca juga: Ribuan Tenaga Honorer Unjuk Rasa Tuntut Pengangkatan, Sekda Papua: Tunggu Keputusan Tim Kemen PAN-RB

Kepala BKD Provinsi Papua, Nicolaus Wenda
Kepala BKD Provinsi Papua, Nicolaus Wenda ((Tribunpapua.com/Musa Abubar))

Kini, BKD se-Papua diperintahkan untuk melakukan evaluasi data tenaga honorer oleh Kemenpan RB.

Sebab data tenaga honorer yang sebelumnya, diusulkan membengkak hingga 60 ribu lebih dari plafon 20 ribu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi Aparatur Kemenpan RB, Arizal kepada Tribunpapua.com, Selasa (30/3/2021) mengingatkan bahwa verifikasi dan validasi tenaga honorer ini harus berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, bukan karena keinginan pihak tertentu.

"Tenaga honorer yang diprioritaskan adalah mereka yang bertugas di bidang pelayanan dasar seperti guru, penyuluh atau tenaga teknis. Sementara tenaga administrasi paling banyak 20 persen dari alokasi," kata Arizal dalam menghadiri pertemuan bersama Pemerintah Provinsi dan BKD kabupaten/kota se-Papua di Jayapura.

Selain itu, lanjut Arizal, tenaga honorer juga harus memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Harus dilihat SK pengangkatannya, kan banyak yang palsu. Kalau yang angkat Kepala Daerah itu sah, kalau PPK ini yang lemah karena tidak punya kewenangan," ujarnya.

Baca juga: PCI Papua Gelar Musorprov Pilih Pengurus Baru Guna Optimalisasi Persiapan Jelang PON XX

Arizal menyebutkan, dalam pengusulan pengangkatan tenaga honorer, harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gajinya dan pelaksanaan pelatihan dasar.

Halaman
12
Penulis: Musa Abubar
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved