Breaking News:

Hari Bumi, Pemprov Papua Barat Tekankan Konsistensi Upaya Penyelamatan Hutan

Dalam rangka Hari Bumi tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tetap konsisten dalam menyelamatkan hutan yang tersisa saat ini.

(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Dalam rangka Hari Bumi tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tetap konsisten dalam menyelamatkan hutan yang tersisa saat ini.

Hal tersebut dilakukan guna masa depan anak cucu Papua yang akan lahir dan hidup daerah ini.

"Sudah berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pemprov seperti pencanangan Papua Barat sebagai provinsi konservasi dan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah khusus (Perdasus)," ujar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, kepada Tribun-Papua.com, Kamis (22/4/2021)

Dominggus mengajak semua pihak di Papua Barat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan hutan.

Baca juga: Soroti Pejabat yang Pergi Dinas Tanpa Izin, Gubernur Papua Barat: Yang Namanya ASN Itu Ada Aturannya

"Dengan adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat, akan ada aturan mana yang menjadi kawasan lindung, konservasi dan juga penggunaan untuk pembangunan," ucap Dominggus.

Dominggus menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat datang ke Papua Barat untuk evaluasi perizinan lahan sawit.

"KPK ke Papua Barat untuk sama-sama melakukan evaluasi kembali perizinan terutama yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit," ungkap Dominggus.

"Dari 24 perusahaan kelapa sawit dievaluasi namun hanya tinggal 11 saja yang beroperasi dengan hasil itu kami sudah sepakat untuk tidak keluarkan izin lagi," tuturnya.

Dominggus sudah ada langkah penyelamatan yang telah diambil oleh pemerintah.

Baca juga: Galang Dana untuk Korban Bencana di NTT, Seluruh ASN Provinsi Papua Barat Gelar Apel Luar Biasa

"Ada salah satu perusahaan yang izinnya kami telah cabut," ujarnya.

Selain itu, Dominggus juga membeberkan ada sekitar 500.000 hektar telah diberikan izin, namun yang aktif berproduksi hanya sekitar 300.000 saja.

"Yang tidak berproduksi itu kami akan kembalikan kepada masyarakat adat untuk keperluan mereka sehingga bisa bercocok tanam," imbuhnya. (*)

Berita lainnya terkait Papua Barat

Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved