Breaking News:

Satgas Covid Papua Siap Perketat Larangan Mudik, Ini Sejumlah Pengecualian yang Diberikan

Satgas Covid-19 Provinsi Papua memperketat larangan mudik guna menekan penyebaran kasus Covid-19 di Papua.

Penulis: Musa Abubar | Editor: Astini Mega Sari
(Tribun-Papua/Musa Abubar)
Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Papua, William Manderi  

Laporan Wartawan Tribun-Papua, Musa Abubar

TRIBUN-PAPUA.COM - Satgas Covid-19 Provinsi Papua memperketat larangan mudik guna menekan penyebaran kasus Covid-19 di Papua.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Papua, William Manderi menjelaskan, kini pihaknya masih menunggu edaran dari Gubernur Papua terkait larangan mudik, baik yang masuk maupun yang keluar dari Papua.

"Kami sudah mendapat aturan dari Satgas Covid-19 pusat, nantinya kami tidak mengikuti edaran dari pusat terkait larangan mudik," kata William kepada Tribun-Papua di Jayapura, Jumat (23/4/2021).

"Kami terapkan larangan mudik untuk skala Papua, yakni penerapannya dilaksanakan pada 6 Mei-24 Mei 2021 lebih lama dari waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Pemprov Papua Larang Warga Menyebrang ke Papua Nugini

Menurut William, pihaknya bukan hanya fokus mengawasi arus mudik tetapi juga arus balik.

Pasalnya, saat ini sudah ada masyarakat yang melakukan mudik lebih awal dari yang diharapkan.

"Banyak yang sudah curi start lebih dulu untuk mudik, makanya kami nantinya fokus mengawasi arus balik, sesuai surat edaran yang bakal dibagi ke masing-masing kabupaten/kota, tapi ada pengecualian yang diberikan," katanya.

Dia mengatakan, pengecualian tersebut berlaku untuk kegiatan non mudik seperti pendaftaran anak sekolah, menjenguk keluarga sakit, perjalanan dinas, dan kedukaan.

“Nanti kami akan periksa setiap orang yang masuk dan keluar baik di bandara maupun melalui kapal laut," ujarnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di PNG Meningkat, BPPKLN Papua Perketat Pengawasan di Pos Batas Lintas Negara

William memastikan ada sanksi yang bakal diberikan jika ada yang melanggar aturan yang dikeluarkan.

"Untuk saat ini, kami masih menunggu tandatangan dari Gubernur Papua sebelum surat edaran kami bagi kemasing-masing kabupaten/kota," tambah dia. (*)

Berita lainnya terkait mudik lebaran

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved