Breaking News:

Soroti Rendahnya Indeks Keterbukaan Informasi, Ombudsman Papua Barat: Itu Barang Langka di Sini

Indeks keterbukaan informasi publik di Papua Barat masih menjadi perhatian serius oleh Ombudsman Papua Barat.

(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Yosep Sombuk. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Indeks keterbukaan informasi publik di Papua Barat masih menjadi perhatian serius oleh Ombudsman Papua Barat.

"Sudah satu tahun terakhir ini Ombudsman terus melakukan pemantauan tentang masalah transparansi informasi," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Yosep Sombuk kepada Tribun-Papua.com lewat sambungan telepon, Jumat (23/4/2021)

"Keterbukaan informasi memang menjadi barang langka di Papua Barat, kami juga berkesimpulan seluruh kabupaten kota di daerah ini juga masih bermasalah," ungkap Musa.

Musa mengakui, Papua Barat memang tertinggal jauh dari provinsi lainnya terkait keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Survei IKIP: Tingkat Keterbukaan Informasi Publik di Papua Barat Paling Rendah di Indonesia

"Itu perintah undang-undang (UU) sehingga pemerintah harus terbuka, sebab ada hak rakyat untuk mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh mereka (pemda)," tuturnya.

"Jika ada data yang menunjukkan bahwa Papua Barat ada di bawah standar indeks keterbukaan informasi di Indonesia, memang faktanya gitu bahkan dia sangat jauh dari itu,"

Bagi Musa, untuk mengukur keterbukaan informasi publik di Papua Barat mau gunakan metode apa saja pasti hasilnya sama dengan Ombudsman.

"Sebab belum ada komitmen baik Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih terbuka," ucapnya.

"Jika masih bertahan seperti ini maka Papua Barat mau sampai kapanpun tidak akan bisa mencapai yang namanya 'good governance'. Jika tidak terbuka maka itu sudah masuk kategori pemerintah yang buruk," tegas Musa.

Baca juga: IKIP Papua Barat Terendah Se-Indonesia, Wakil Ketua KIP: Sebab Tidak Diperhatikan

Musa menilai, semakin pemerintah Papua Barat tak terbuka maka semakin tinggi pula dugaan yang mengarah kepada mereka.

"Semakin tertutup maka akan muncul masalah dari pemerintah itu sendiri, sebab akan banyak dugaan yang mengarah pada mereka," imbuhnya. (*)

Berita lainnya terkait Papua Barat

Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved