Breaking News:

Bantah Hasil Survei IKIP Papua Barat Paling Rendah di Indonesia, Ini Kata Ketua PPID Papua Barat

Ketua PPID provinsi Papua Barat membantah hasil survei indeks yang menyebut keterbukaan informasi Papua Barat di bawah provinsi lain di Indonesia.

(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat, Frans Pieter Instia. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) provinsi Papua Barat membantah hasil survei indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) yang menyebut keterbukaan informasi Papua Barat di bawah provinsi lain di Indonesia.

"Menyangkut keterbukaan informasi publik untuk Papua Barat sendiri tidak ada masalah," ujar Ketua PPID dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat, Frans Pieter Instia, kepada Tribun-Papua.com, Selasa (27/4/2021)

Artinya, untuk informasi publik di Papua Barat pihaknya tetap membukanya.

Baca juga: Bharada I Komang Tewas Ditembak KKB Selasa Siang, Helikopter Evakuasi Sempat Ditembaki

"Penyelenggaraan dan semua tata kelola pemerintahan juga kita buka, cuman ada hal-hal lain yang memang PPID di kabupaten kota belum berjalan," ungkap Frans.

"Kalau di provinsi soal keterbukaan informasi publik sendiri ini semuanya jalan,"

Hanya saja, kata dia, ada sejumlah PPID teknis yang memang harus dilaksanakan pertemuan agar maksimal.

"Kadang ada keterlambatan namun semua permintaan dokumen itu kita tindak lanjuti, untuk tahun ini sudah ada  delapan dan sudah ditindaklanjuti ke PPID pembantu di Dinas sesuai dengan tujuan pemohon," ujarnya.

Selain itu, Frans menjelaskan saat ini telah berupaya untuk menyediakan sebuah aplikasi agar semua layanan langsung lewat online.

"Saat ini kami sedang berupaya untuk membuat sebuah aplikasi, sehingga para pemohon tidak lagi ke kantor namun langsung kunjungi website PPID," ucap Frans.

Sebelumnya, Yosep Adi Prasetyo, Tenaga Ahli pada Survei IKIP mengatakan bahwa lewat hasil survei indeks keterbukaan informasi publik sementara Papua Barat dalam posisi paling bawah.

"Setelah dihitung-hitung data sementara menunjukkan bahwa Papua Barat akan ada pada posisi terendah untuk keterbukaan informasi se Indonesia," ujar Yosep Adi Prasetyo, Tenaga Ahli pada Survei IKIP, kepada Tribun-Papua, Selasa (20/4/2021) lalu.

Baca juga: Komnas HAM Minta Penyelesaian KKB di Papua Jangan Langgar HAM, Ini Alasannya

Lebih lanjut, kata Yosep, pihaknya telah keliling masing-masing provinsi di Indonesia.

"Mukai dari Papua, Banten, Jawa Barat dan lainnya ternyata indeks keterbukaan informasi mereka jauh di atas semua," ungkapnya.

"Melihat perhatian atau kebijakan pemerintah daerah terhadap keberadaan kondisi komisi informasi publik (KIP) Provinsi saja menunjukkan bahwa ada keteledoran," ucap Yosep.


Mulai dari anggaran, penyediaan kantor dan lainnya, kata dia, sudah ada gambaran itu.

"Hasil ini jadikan sebagai cambuk untuk terus bergerak ke depan dan mendorong masing-masing Dinas badan publik lain untuk segera menjalankan amanat Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," tuturnya.

Yosep juga menjelaskan, dari hasil survei yang dibuat sepanjang tahun 2020 akan menjadi potret indeks keterbukaan informasi publik di 2021 untuk Papua Barat.

"Hampir seluruh indikator seperti ekonomi, hukum dan lainnya Papua Barat masih dalam posisi dibawah, sedangkan hanya politik agak tinggi," ungkap Yosep.

"Nanti kami akan olah, hasilnya akan dipilah sesuai indikator dan di cocokan antara nasional serta daerah," tandasnya. 

Berita lain tentang Papua Barat

Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved