Breaking News:

KKB Papua

Sebut Operasi Keamanan di Papua Perlu Dievaluasi, Moeldoko: Harus Ada Perubahan dan Pembenahan

Operasi dalam rangka menjaga keamanan di Papua, menurut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, perlu dievaluasi.

(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

TRIBUN-PAPUA.COM -  Operasi dalam rangka menjaga keamanan di Papua, menurut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, perlu dievaluasi.

Menurut dia, perlu ada perubahan dan pembenahan dalam rangka perbaikan strategi operasi di lapangan.

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel tetapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko saat menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (26/4/2021).

Evaluasi tersebut disampaikannya menyusul kematian Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha akibat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada akhir pekan lalu.

Baca juga: Polri Ungkap Cara KKB Papua agar Tetap Eksis: Kelompok Ini Sering Masuk ke Penduduk

Melalui rapat itu, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Sementara itu, menurut Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw, setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.

"Salah satu poin dalam rapat tersebut yakni Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua," ujar Paulus.

Ia pun menilai, tatanan sinergitas operasi keamanan di lapangan belum terpadu.

Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat bahwa operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.

Baca juga: Pengakuan KKB Kepulauan Yapen yang Serahkan Diri ke Polisi, Mengaku Dikucilkan dan Hidup Tak Layak

Dengan begitu, dia menilai kejahatan yang dilakukan di Papua bisa diproses hukum.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved