KKB Papua
Sebut Operasi Keamanan di Papua Perlu Dievaluasi, Moeldoko: Harus Ada Perubahan dan Pembenahan
Operasi dalam rangka menjaga keamanan di Papua, menurut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, perlu dievaluasi.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Operasi dalam rangka menjaga keamanan di Papua, menurut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, perlu dievaluasi.
Menurut dia, perlu ada perubahan dan pembenahan dalam rangka perbaikan strategi operasi di lapangan.
“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel tetapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko saat menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Evaluasi tersebut disampaikannya menyusul kematian Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha akibat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada akhir pekan lalu.
Baca juga: Polri Ungkap Cara KKB Papua agar Tetap Eksis: Kelompok Ini Sering Masuk ke Penduduk
Melalui rapat itu, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.
Sementara itu, menurut Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw, setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.
"Salah satu poin dalam rapat tersebut yakni Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua," ujar Paulus.
Ia pun menilai, tatanan sinergitas operasi keamanan di lapangan belum terpadu.
Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat bahwa operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.
Baca juga: Pengakuan KKB Kepulauan Yapen yang Serahkan Diri ke Polisi, Mengaku Dikucilkan dan Hidup Tak Layak
Dengan begitu, dia menilai kejahatan yang dilakukan di Papua bisa diproses hukum.
“Kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum, tetapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” ucap Boy.
Adapun Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda berharap, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus, salah satunya dengan membangun infrastruktur.
“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ujar Yuni.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak memberikan tempat bagi kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang ada di Tanah Air.
Baca juga: Ikut Berduka Cita atas Gugurnya Kabinda Papua, Jokowi: Tak Ada Tempat untuk KKB di Indonesia
Hal ini disampaikannya menyusul wafatnya Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugrah usai terkena tembakan dalam kontak senjata dengan KKB pada Minggu (25/4/2021).
