Breaking News:

KKB Papua

Amnesty International Indonesia: Elite Politik Harus Hati-hati Beri Saran terkait Permasalahan Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International meminta elite politik untuk berhati-hati dalam memberikan pendapat terkait situasi konflik di Papua.

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (tengah) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengkritik pendapat Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Dalam pernyataannya, Bamsoet meminta KKB ditumpas habis, sementara urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dibicarakan kemudian.

Usman meminta elite politik untuk berhati-hati dalam memberikan pendapat terkait situasi konflik yang sedang terjadi di Papua.

"Elite politik harus hati-hati dalam memberikan pendapat terkait saran kebijakan atas permasalahan Papua. Saya menyarankan agar Bamsoet mengundang para anggota DPR dan DPD yang selama ini aktif membahas masalah Papua," tutur Usman pada Kompas.com, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Kontak Senjata di Puncak Papua, 1 Brimob dan 9 KKB Tewas, 2 Aparat Keamanan Lain Alami Luka Tembak

Usman menjelaskan sebaiknya para elite politik dan pemangku kebijakan mengadakan rapat bersama untuk membahas situasi mutakhir di Papua.

"Dorong Komisi III (DPR) panggil Kapolri dan pertanyakan mengapa penegakan hukum atas pembunuhan tidak berjalan. Dorong Komisi I panggil Kepala BIN dan Panglima TNI lalu pertanyakan efektivitas operasi keamanan selama ini," ungkap Usman.

"Evaluasi pula keselamatan para prajurit di lapangan," sambung dia.

Jika perlu dan dirasa mendesak, Usman mengusulkan bahwa perlu adanya pertemuan dengan jajaran kementerian yang diinisiasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang mendalami permasalahan di Papua.

Baca juga: KKB Klaim Bertanggung Jawab atas Penembakan Kepala BIN Papua, Sebut Peluru Nyasar TPNPB

Usman juga mengingatkan pemerintah perlu melibatkan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) untuk memberi masukan tentang penyelesaian konflik.

"Jangan lupa pemerintah punya lembaga penelitian sendiri yang belum terlalu dimanfaatkan hasil-hasil penelitian baiknya, yaitu LIPI," imbuh dia.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved