Breaking News:

KKB Papua

KKB Kini Jadi Organisasi Teroris, DPR RI NasDem Ingatkan Aparat untuk Pentingkan Keselamatan Warga

Pemerintah telah resmi mengumumkan mengkategorikan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

(Puspen Mabes TNI)
Seorang pelajar tingkat SMA bernama Ali Mom (16) tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Pemerintah telah resmi mengumumkan mengkategorikan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Kresna Dewanata pun menilai TNI, Polri hingga BIN (Badan Intelijen Negara) bisa lebih tegas dalam menindak para teroris ini.

"Sehingga tidak hanya dalam aspek keamanan masyarakat saja yang tergganggu oleh tindakan KKB yang dilakukan, namun sebagai bentuk ancaman pertahanan negara juga. Sehingga bisa dengan segala resource yang dimilik oleh negara ini untuk menumpas para teroris di Papua," kata Kresna kepada wartawan, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: 70 Anggota KKB dan Lekagak Baku Tembak dengan Satgas Nemangkawi, Aparat Berhasil Pukul Mundur

Selain itu, menurut Kresna ditetapkannya KKB sebagai teroris juga bisa menarik perhatian internasional.

Sehingga pemerintah juga bisa bekerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan papua untuk bisa memberikan informasi maupun tindakan oleh KKB.

"Namun dengan ditetapkannya sebagai teroris aparat militer maupun kepolisiaan harus tetap menindak secara terukur agar tidak membahayakan warga setempat yang sering oleh kelompok teroris dijadikan tameng hidup," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Baca juga: Daftar Kekejaman KKSB Terhadap Warga Sipil di Papua Dari Januari Hingga 15 April 2021

Pemerintah, kata Mahfud, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved