Breaking News:

KKB Papua

KontraS Protes soal KKB Ditetapkan Jadi Organisasi Teroris: Harusnya Jangan dengan Emosional

Pemerintah telah memutuskan untuk menetapkan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris yang membahayakan NKRI.

(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Arif Nor Fikri, Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS. 
Laporan Wartawan Tribun-Papua, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Pemerintah telah memutuskan untuk menetapkan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris yang membahayakan NKRI.

Gelombang kritikan pun muncul dari sejumlah kalangan, termasuk KontraS.

"Soal penetapan status OPM sebagai organisasi teroris harusnya jangan dengan emosional," ujar Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Arif Nor Fikri, kepada Tribun-Papua.com lewat sambungan telepon, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Kritik Pemerintah soal Label Teroris di KKB, Amnesty: Berpotensi Menambah Pelanggaran HAM di Papua

Bagi Arif, penetapan tersebut harus ada yang menjadi dasar kenapa harus ada angka tersebut.

"Karena yang kita tau sebelum ada ketetapan pun kasus atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu begitu masif terjadi di Papua," ungkap Arif.

"Bahkan rata-rata korban berjatuhan adalah masyarakat umum (sipil),"

Lebih lanjut, kata dia jika mau membahas soal undang-undang terorisme, maka setidaknya telah melegitimasi oprasi tersebut.

"Nah selama ini sebelum ada penetapan status teroris sudah ada penempatan aktor-aktor keamanan (TNI-Polri) di sana, jadi jangan sampai penetapan tersebut menjadi legitimasi (dasar) atas operasi-operasi selama inj," ucapnya.

Menurut Arif, penetapan status ini jangan hanya mengambil momen (situasi) sekarang.

"Terlepas dari OPM sebagai organisasi teroris atau tidak, saya harap jangan sampai tidak lagi terjadi peristiwa pelanggaran HAM," ujar Arif.

Baca juga: Kecewa KKB Dilabeli Teroris, Komnas HAM: KKB Itu Sesuatu yang Tidak Jelas, Itu Bukan Organisasi

Artinya, jika melakukan tindakan harus memang selektif agar tidak terjadi melanggar hak asasi manusia.

"Karena selama ini sekalipun pemerintah telah debut itu sebagai operasi, namun malah banyak menimbulkan pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat," tuturnya.

"Jangan hanya asal dalam melakukan penindakan tanpa memperdulikan hak asasi manusia," kata Arif.

Selain itu, kata dia operasi-operasi militer di Papua harus betul-betul dievaluasi.

"Sebab operasi dan pengiriman pasukan ke Papua kan nggak pernah ada proses evaluasi," ucap Arif.

"Jadi jangan sembarang menetapkan OPM sebagai organisasi teroris kemudian seenaknya tanpa ada mekanisme evolusi yang dilakukan," imbuhnya. 
Berita lain tentang KKB Papua
 
Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved