Breaking News:

KKB Papua

Minta Pemerintah Gunakan Pendekatan HAM dalam Atasi Konflik Papua, Amnesty: Itu Perintah Konstitusi

Usman menegaskan, pendekatan HAM terkait penanganan konflik telah ditetapkan dalam konstitusi.

Editor: Astini Mega Sari
(KOMPAS.com/Devina Halim)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid - Usman menegaskan, pendekatan HAM terkait penanganan konflik telah ditetapkan dalam konstitusi. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengingatkan pemerintah untuk menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM) dalam menangani konflik di Papua.

Usman menegaskan, pendekatan HAM terkait penanganan konflik telah ditetapkan dalam konstitusi.

"Pendekatan HAM mesti dilakukan dalam menghadapi apa pun, karena itu merupakan perintah konstitusi," ujar Usman kepada Kompas.com, Rabu (28/4/2021).

Usman menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi.

Maka, penyelesaian konflik harus tetap menggunakan pendekatan HAM.

Baca juga: Komnas HAM Ingatkan Pemerintah Ikuti Prosedur Hukum dan Hormati HAM dalam Penanganan KKB Papua

"Terlihat jelas bahwa negara kita itu negara hukum, negara demokrasi dan republik. Tidak banyak elite politik yang paham apa artinya ketiga kaidah itu," jelas dia.

Usman menuturkan, sebagai negara hukum, demokrasi dan republik, Indonesia wajib menghormati HAM.

"Negara hukum meliputi penghormatan HAM. Demokrasi atau kedaulatan rakyat itu meliputi HAM. Republik itu juga meliputi martabat manusia, kesetaraan warga dan supremasi hukum," imbuh dia.

Adapun pasca-gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha akibat kontak senjata dengan KKB di Papua, muncul berbagai pendapat terkait penyelesaian konflik.

Salah satunya dari Ketua MPR Bambang Soesatyo. Ia meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera bertindak secara tegas terukur terhadap KKB di Papua.

Baca juga: Sebut Konflik Papua Tak Membaik dalam 10 Tahun Terakhir, Anggota DPR Fraksi PKS: Negara Gagal Hadir

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved