Breaking News:

KKB Papua

KontraS Ungkap Konflik Rumit tentang Papua: Label KKB sebagai Teroris, Abaikan Permasalah Tersebut

KontraS minta pemerintah memperlebar sudut pandang untuk mengatasi konflik keamanan di Papua.

Dok. Satgas Nemangkawi
Puing-puing rumah guru yang dibakar KKB di Kampung Dambet, Beoga, Puncak, Sabtu (17/4/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) minta pemerintah memperlebar sudut pandang untuk mengatasi konflik keamanan di Papua.

Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar menilai, pemerintah semestinya tidak hanya merespons konflik bersenjata saja, apalagi dengan pendekatan keamanan.

Lebih jauh, menurut Rivanm ada permasalahan lain yang mesti segera diselesaikan oleh pemerintah tentang Papua.

Baca juga: Polri Bahas Pelibatan Densus 88 dalam Operasi di Papua Pasca-Penetapan KKB sebagai Teroris

"Ada masalah kesenjangan, akses, dan kesejahteraan terhadap pemenuhan hak-hak dasar jika dibandingkan dengan wilayah di luar Papua. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu orang asli Papua menyuarakan keadilan," ujar Rivan kepada Kompas.com, Jumat (30/4/2021).

Rivan menerangkan, pemerintah justru mempersempit sudut pandang jika melabeli KKB Papua sebagai kelompok teroris.

"Dengan mempersempit pandangan terhadap Papua hanya dari sektor keamanan saja dengan pelabelan KKB sebagai kelompok teroris, negara justru mengabaikan sejumlah permasalahan tersebut," ucap dia.

Pelabelan teroris pada KKB Papua, lanjut Rivan, akan berdampak pada sejumlah hal. Dampak terbesar adalah pelanggaran hak asasi manusia.

"Implikasi pelabelan ini kemudian akan berdampak pada legitimasi pengerahan militer, kesewenang-wenangan aparat keamanan dalam merespons situasi Papua, stigmatisasi terhadap orang asli Papua yang menyuarakan haknya, dan menimbulkan banyak korban dari warga sipil," ujar Rivan.

Sebagai informasi pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara resmi mengkategorikan KKB Papua sebagai organisasi teroris.

Baca juga: Polri akan Ubah Pola Operasi di Papua Pasca-Penetapan KKB sebagai Organisasi Teroris

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," terang Mahfud dalam konferensi pers di kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis.

Mahfud menegaskan pelabelan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Berdasarkan aturan itu, Mahfud menjelaskan mereka yang dikategorikan sebagai teroris adalah siapa pun yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme.

Berita lain tentang Papua

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Diminta Lebarkan Sudut Pandang soal Papua, Tak Hanya Keamanan"

Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved