Breaking News:

KKB Papua

Soal Pelabelan KKB sebagai Teroris, Setara Institute: Kebijakan Terburuk Jokowi atas Papua

Ketua Setara Institute, Hendardi menyebut, label teroris yang disematkan ke KKB rawan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius di Papua.

Editor: Astini Mega Sari
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Setara Institute Hendardi, saat merilis laporan pemantauan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan 2015, di Jakarta Pusat, Senin (18/1/2016). Masih tingginya pelanggaran kebebasan beragama, menurut Setara Institute menjadi titik mula dari terorisme. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Langkah pemerintah melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

Ketua Setara Institute, Hendardi menyebut, label teroris yang disematkan ke KKB rawan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius di Papua.

"Selain kontraproduktif, mempercepat, dan memperpanjang spiral kekerasan, langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

Ia menilai, keputusan tersebut menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Selain itu, pelabelan tersebut menunjukkan ekspresi putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.

Baca juga: KKB Dilabeli Teroris, Komnas HAM: Kami Khawatir Ini Menutup Jalan Damai Penyelesaian Konflik Papua

Alih-alih membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan konflik di Papua.

"Sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, penamaan sebagai teroris juga dilakukan oleh negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua," ucap dia.

Hendardi meyakini bahwa pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang.

Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat.

"Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama. Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," kata dia.

Baca juga: Gubernur Papua Minta Pemerintah Konsultasi dengan PBB soal Label Teroris KKB, Ini Alasannya

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved