Breaking News:

KKB Papua

Ketua Dewan Adat Papua Domberai Zakarias Horota Tolak Label Teroris untuk OPM

Ketua Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Zakarias Horota menolak pelabelan teroris ke OPM-KKB.

Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Zakarias Horota. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Ketua Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Zakarias Horota menolak pelabelan teroris kepada Organisai Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Horota juga menyinggung diintegrasikannya Papua ke Indonesia secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Diketahui, pemindahan kekuasaan Papua bagian barat dari Belanda ke Indonesia itu sesuai dengan perjanjian New York pada Agustus 1962.

Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia.

Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.

Baca juga: TNI AD Terjunkan 400 Personel Pasukan Setan untuk Berantas KKB di Papua

"Hari ini (1 Mei) menjadi bukti sejarah bahwa Papua diintegrasikan oleh badan PBB, UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa) kepada pemerintah Republik Indonesia," ujar Horota kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (1/5/2021).

"Sebelum melakukan Pepera, maka terlebih dahulu PBB akan menyerahkan Papua ke Indonesia untuk menyiapkan sebuah jajak pendapat," ucapnya.

Namun, ujar Horota, 1 Mei menjadi bukti sejarah bahwa OPM tidak lahir begitu saja.

"Sebab sebelum berintegrasi, Papua telah memiliki tentara sendiri yang dibentuk oleh pemerintah Belanda," tuturnya.

Horota menilai negara gagal dalam menasionalisasi seluruh warga di Papua.

Baca juga: Gubernur Papua Minta Pemerintah Kaji Ulang Label Teroris KKB: Lakukan Pemetaan agar Tak Salah Tembak

"Sudah 58 tahun Papua telah diintegrasikan, kami melihat hingga hari ini negara gagal. Dan kami menolak pemberian labelisasi dari negara kepada OPM sebagai organisasi teroris," tegas Horota.

"Saya pikir saat ini negara telah melakukan pembohongan publik untuk menghindari seluruh tugasnya agar menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM di Papua," imbuhnya. (*)

Berita lainnya terkait KKB Papua

Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved