Breaking News:

KKB Papua

Belum Turunkan Densus 88 ke Papua untuk Atasi KKB, Polri: Satgas Nemangkawi yang Bekerja

Polri menyampaikan tim Densus 88 Antiteror ke Papua untuk menghadapi KKB yang kini sudah dilabeli teroris.

Editor: Astini Mega Sari
Dok Humas Satgas Nemangkawi via Kompas.com
Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Polri menyampaikan tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror belum turun ke Papua untuk melakukan penegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah dilabeli sebagai kelompok teroris. 

"Belum ada (Densus 88 turun di Papua)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021). 

Di sisi lain, Argo menyampaikan pihaknya masih belum melakukan penindakan KKB Papua dengan berdasarkan aturan undang-undang terorisme.

Baca juga: Kapolda Papua Ajak Masyarakat Lawan KKB: Harus Berani Lawan Orang yang Mengganggu

Hingga saat ini, TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi masih menjadi garda terdepan yang menangani KKB di Papua.

Menurutnya, Satgas Nemangkawi masih melakukan penegakan hukum di bawah komando dari Asops Kapolri.

Satgas Nemangkawi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Kamis (15/4/2021).
Satgas Nemangkawi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Kamis (15/4/2021). (Dok. Satgas Nemangkawi via Kompas.com)

"Satgas Nemangkawi TNI dan Polri yang kerja. Untuk hard power kalau melanggar pidana ya akan kami proses," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Baca juga: Cegat Warga Mayuberi yang Hendak ke Kota Ilaga, KKB Ancam dan Larang Para Pemuda Pergi dari Kampung

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Pemerintah, kata Mahfud, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved