Breaking News:

KKB Papua

KKB Papua Dilabeli Teroris, Komnas HAM Khawatir Hal Itu Jadi Sorotan di Evaluasi Rutin PBB

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara khawatir label teroris terhadap KKB di Papua tidak membuat situasi di Bumi Cendrawasih semakin membaik.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
Gita Irawan/Tribunnews.com
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat konferensi pers Komnas HAM terkait catatan kritis terhadap debat capres-cawapres dalam Pilpres 2019 di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (18/1/2019). 

TRIBUN-PAPUA.COM – Indonesia akan mengikuti Universal Periodic Review (UPR) atau evaluasi rutin yang diadakan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penghormatan hak asasi manusia (HAM) di tahun 2022.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara khawatir label teroris terhadap KKB di Papua tidak membuat situasi di Bumi Cendrawasih semakin membaik dan menjadi sorotan dunia internasional.

“Saya khawatir kalau situasi di Papua itu tidak membaik begitu akan jadi isu yang kemudian jadi concern lebih besar di komunitas internasional,” kata Beka dalam dalam diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5/2021).

Menurut Beka, Indonesia akan ditanya secara mendalam perihal penegakkan HAM dalam kegiatan UPR tahun depan.

Ia pun berharap pemerintah dapat melakukan upaya membuat situasi di Papua semakin menjadi semakin baik.

Baca juga: Kapolda Papua: Tidak Ada Pasukan Khusus yang Datang ke Papua untuk Menangani KKB

“Ini adalah sesi khusus di mana Indonesia memang di tanya dari A sampai Z, dan kita harus kemudian berpikir keras bagaimana kemudian Papua menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menurut Beka, seharusnya pemerintah berhati-hati dalam memberikan label teroris terhadap KKB di Papua dengan memerhatikan dampak di dalam maupun luar negeri.

Komnas HAM pun sejak awal tidak mendukung kebijakan pemerintah yang memasukan KKB dalam katagori teroris dengan mempertimbangkan dampak di dalam maupun di luar negeri.

“Kita harus berhati-hati betul-betul dengan penyematan teroris ini karena menghitung dampak di dalam negeri maupun juga dampak internasionalnya,” ujarnya.

Bagi Komnas HAM, pemberian label teroris kepada KKB di Papua bukan solusi yang realistis.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved