Breaking News:

Ombudsman Papua Barat Temukan Sekolah di Manokwarii Lakukan Pungutan Liar, Jumlahnya Capai Miliaran

Ombudsman perwakilan Papua Barat mengungkap ada sekolah di Manokwari yang masih mewajibkan siswanya membayar pungutan.

(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat, Musa Sombuk. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Ombudsman perwakilan Papua Barat mengungkap ada sekolah di Manokwari yang masih mewajibkan siswanya membayar pungutan.

Padahal, pemerintah melalui kementerian telah mengeluarkan peraturan untuk melarang pungutan bagi siswa.

"Pengalaman Ombudsman pernah melakukan monitoring tahun 2020 di sana ditemukan ada pungutan yang jumlahnya miliaran di Kota Manokwari," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Sombuk, kepada Tribun-Papua.com, Selasa (11/5/2021).

Musa menyebut, sekolah yang melakukan pungutan rata-rata memiliki alasan yang hampir sama, yakni pembayaran seragam dan lainnya.

"Padahal pungutan seperti itu dilarang sebab tidak menjadi syarat seorang siswa membayar uang saat pendaftaran," tuturnya.

"Biasanya dijumpai terjadi di para penerima dana BOS dan bahkan ada yang mau perpisahan pun ada seperti itu."

Baca juga: IPM Papua Barat Tertinggal dari Daerah Lain, Balitbangda: Penyebabnya karena Masalah Pendidikan

Baca juga: Mobil Rombongan Kapolres Maybrat Papua Barat Ditembak 3 Kali, Polisi Selidiki Pelaku di Baliknya

Musa menyebut, saat ini satu di antara persoalannya adalah belum ada pemerintah yang telah menerjemahkan peraturan daerah (Perda).

"Kami sudah surati sekolah-sekolah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah," ucapnya.

Ke depannya, Musa mengatakan pihaknya akan membuka posko untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu kembali terulang.

"Kita akan menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak boleh membayar uang seperti itu lagi," ujarnya.

Musa juga mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti peraturan menteri dengan sebua pedoman teknis,

"Jika tidak maka akan terjadi kekosongan hukum dan selalu diterjemahkan lain. Padahal ini sudah masuk dalam pelanggaran hukum pidana," tuturnya. (*)

Artikel lain terkait Papua Barat

Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved