Breaking News:

Gubernur Papua Barat Dilaporkan ke KPK, Kuasa Hukum Beri Penjelasan: Itu Warisan Gubernur Terdahulu

Gubernur Papua Barat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor adalah anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rico Sia.

Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Astini Mega Sari
(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Pengacara Gubernur Papua Barat, Yan Christian Warinussy. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Gubernur Papua Barat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persolan wanprestasi senilai Rp150 miliar yang harus dibayar Pemprov Papua Barat sejak kepemimpinan Gubernur Abraham Atururi.

Pelapor adalah anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rico Sia.

Dalam laporannya Rico Sia melampirkan salinan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sorong Nomor 69/Pdt.G/2019/PN terkait kewajiban Gubernur Papua Barat untuk membayar kompensasi kerugian sebesar Rp150 miliiar.

Mendengar hal tersebut, Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat, Yan Christian Warinussy angkat bicara.

"Yang sementara digugat di KPK bukan Dominggus Mandacan secara pribadi, namun Gubernur Papua Barat (Pemprov Papua Barat-red)," ujar Warinussy, kepada Tribun-Papua.com, Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Lantik 3 Kepala Daerah di Papua Barat, Gubernur Dominggus Mandacan: Harus Pro-Rakyat

Warinussy juga menjelaskan perkara yang sedang diseret ke KPK pernah digugat di Pengadilan Negeri Sorong.

"Terkait dengan masalah pekerjaan yang pernah diberikan oleh gubernur sebelumnya kepada Rico Sia dan telah diselesaikan secara damai," ungkapnya.

Hasilnya, kata Warinussy, kedua pihak telah bertemu dan telah dilakukan pembayaran.

"Sebenarnya perkara ini sudah disengketakan dan merupakan warisan dari gubernur terdahulu (sebelum Dominggus Mandacan)," tuturnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved