Breaking News:

2 Kali Disurati Mendagri soal Penyelesaian Hutang ke Roco Sia, Begini Jawaban Pemprov Papua Barat

Kepala Biro Hukum Setda provinsi Papua Barat mengakui selama ini ada Mentri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyurati pemerintah Papua Barat.

Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Roifah Dzatu Azmah
(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Kepala Biro Hukum Setda provinsi Papua Barat, Robert K R Hammar mengakui selama ini ada Mentri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyurati pemerintah Papua Barat.

"Selama ini mendagri telah menyurati pemerintah Papua Barat sebanyak 2 kali, kita di Biro Hukum sekali itu berkaitan dengan pembayaran," ujar Robert, kepada awak media, Kamis (20/5/2021)

Kata Robert, surat mendagri untuk pembayaran tersebut masuk di Biro Hukum sebenarnya Desember namun masuknya Januari 2021.

Baca juga: Wagub Klemen Tinal Tutup Usia, Begini Sosoknya di Mata Wakil Ketua DPR Papua dan Wali Kota Jayapura

"Sementara rencana pembiayaan kita (Pemprov Papua Barat) di 2021 sudah tuntas sudah pembagian ke semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," tuturnya.

Lebih lanjut, ucap Robert saat ini biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sudah selesai.

"Sehingga, seandainya pun ada niat untuk membayar tidak mungkin untuk dibayar di APBD 2021 sesuai dengan arahan dari kemendagri," ucap Robert.

Kata Robert, didalam surat itu kemendagri menyatakan agar dibayar supaya jangan terjadi kerugian negara lebih besar.

"Tetapi yang kita lakukan saat ini untuk menghindari terjadinya kerugian negara dengan mengajukan kasasi dan persiapan dalam melakukan peninjauan kembali (PK)," ujarnya.

Seandainya, jika Pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu membayar, menolak seluruh dan menyatakan akta perdamaian itu tidak sah maka sangat menguntungkan pemerintah daerah.

"Dua hal ini yang kita pertimbangkan, bukan karena pemerintah daerah tidak menghormati usulan kemendagri?," kata Robert.

Baca juga: Angka Kematian akibat Covid-19 di Papua Alami Kenaikan, Satgas: Tapi Tidak Signifikan

"Justru kita menghormati dan menjaga marwah itu sehingga pemerintah daerah melakukan kasasi serta persiapan PK ke MA (Mahkamah Agung),"

Apalagi, kata Robert saat ini anggaran yang ada di pemerintah provinsi Papua Barat sangat menurun.

"Bahkan ada OPD yang waktu pembagian hanya dapat 2 milyar, bagaimana mungkin hanya dengan anggaran itu," ungkap Robert.

Berita lain tentang Papua Barat

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved